Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak signifikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian lokal, khususnya di tingkat pedesaan. Program ini berhasil mengalirkan dana belanja pemerintah sebesar Rp 10,8 miliar ke wilayah desa. Perputaran dana harian di desa diperkirakan mencapai Rp 45 juta (3.000 penerima x Rp 15.000), yang jika diakumulasikan selama 20 hari kerja dalam sebulan menjadi Rp 900 juta. Dengan perhitungan tahunan, total dana yang beredar mencapai Rp 10,8 miliar. Angka ini diklaim lebih besar dibandingkan dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan, yang per desa hanya sekitar Rp 1 miliar.
Meskipun pemerintah desa perlu membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlebih dahulu, kehadiran MBG diproyeksikan akan mengembalikan dana desa yang terpakai. Prabowo mengilustrasikan, jika Rp 500 juta dari dana desa digunakan untuk SPPG, dana tersebut akan kembali dalam kurun waktu enam tahun. Perputaran dana Rp 10,8 miliar ini tidak hanya mencukupi kebutuhan menu makanan penerima manfaat, tetapi juga memberikan manfaat berlipat ganda bagi para produsen di desa.
Para peternak ikan lele, petani bawang merah, pembuat tempe, dan pedagang telur di desa turut merasakan keuntungan karena produk mereka terserap pasar. Anggaran MBG yang dikeluarkan pemerintah menciptakan efek pengganda ekonomi yang lebih besar, memperkuat pelaku usaha lokal. "Satu desa Rp 10,8 miliar beredar di situ, artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup," ujar Prabowo. Program ini juga diklaim dapat mematahkan biaya logistik karena pasar telah tersedia di tingkat desa.
Dengan demikian, anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah diharapkan dapat beredar secara lebih merata di seluruh perekonomian Indonesia. Kolaborasi antara program MBG dan operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan makan gratis dan secara keseluruhan membangkitkan perekonomian bangsa. Saat ini, 1.061 unit Kopdes telah beroperasi, dengan target 3.000 koperasi beroperasi pada Agustus 2026. Prabowo optimistis, target 20.000 koperasi dapat tercapai, yang merupakan prestasi luar biasa. Selain itu, terdapat pula rencana untuk mengembangkan seribu desa nelayan pada Desember 2026 dan membangun ratusan sekolah baru serta sekolah rakyat pada tahun 2027.
