Krisis pupuk global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah dan penutupan jalur vital Selat Hormuz oleh Iran telah mengganggu distribusi pupuk dunia dan memicu lonjakan harga yang signifikan. Sekitar sepertiga pasokan pupuk global biasanya melewati jalur tersebut, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan, terutama di kawasan Afrika dan Asia Selatan. Ketergantungan pada distribusi internasional terbukti sangat rentan.
Di Eropa, perusahaan pupuk seperti SKW Piesteritz di Jerman menghadapi tantangan tingginya harga energi, karena 80 persen produksi pupuk bergantung pada gas yang harganya melonjak sejak konflik pecah. Namun, Indonesia dinilai memiliki bantalan yang lebih kuat. Kapasitas produksi pupuk nasional yang ditopang industri dalam negeri mampu menjaga kesinambungan pasokan, bahkan ketika pasar global mengalami tekanan.
PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki total kapasitas produksi 14,65 juta ton per tahun, terdiri dari urea (9,36 juta ton), NPK (4,52 juta ton), ZA (750 ribu ton), dan ZK (20 ribu ton). Kebutuhan domestik berada di bawah angka tersebut, menciptakan ruang surplus sekitar 1,5 juta ton pada tahun 2026. Di tengah tekanan global, Presiden Prabowo justru menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, sebuah respons strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Langkah ini diambil pada momen krusial, di mana sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Akibatnya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat. Pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga melakukan reformasi struktural. Melalui Instruksi Presiden, 145 regulasi pupuk dipangkas untuk mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk dan langsung ke petani.
Akses pupuk kini diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa. Pemerintah menargetkan distribusi menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026. Kebijakan ini diperkirakan menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam, dan lebih dari 16 juta petani mendapat manfaat dari kemudahan akses pupuk serta berkurangnya potensi kelangkaan.
Pemerintah juga memperkuat perlindungan di sektor hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk menjaga margin keuntungan petani di tengah fluktuasi harga global. Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda kebijakan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan. Vietnam, misalnya, sangat bergantung pada pasokan pupuk dari China, sementara Filipina mengimpor sekitar 75 persen kebutuhannya dari negara tersebut. Thailand juga terdampak, dengan sebagian petani menunda masa tanam akibat tingginya biaya produksi.
Di tengah situasi tersebut, Indonesia berada pada posisi lebih kuat. Selain dukungan kebijakan, cadangan beras pemerintah yang melampaui 5 juta ton menjadi bantalan penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Cadangan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah dan hasil dari konsistensi kebijakan produksi, termasuk program pompanisasi, perluasan areal tanam, serta penguatan penyerapan gabah oleh Perum Bulog.
Dengan kombinasi kebijakan subsidi, deregulasi, dan penguatan cadangan, Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pupuk global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Kebijakan Presiden yang diimplementasikan Menteri Pertanian dinilai sangat tepat.
Seiring dengan kondisi tersebut, posisi Indonesia dalam rantai pasok global mulai mengalami pergeseran. Sejumlah negara dilaporkan mulai menjajaki pasokan pupuk dari Indonesia untuk mengamankan kebutuhan mereka di tengah krisis. India telah mengajukan permintaan untuk memenuhi kebutuhan musim tanamnya, sementara Australia juga telah membuka kerja sama pasokan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan distribusi global.
