Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa, menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran subsidi dan bantuan sosial di Indonesia. Akar masalah utama, menurut Riza, terletak pada kualitas data penerima manfaat yang hingga kini belum sepenuhnya akurat. "Sebenarnya masalahnya klasik, pertama adalah masalah data. Beberapa kali sudah ada pembaruan data untuk kelompok miskin, tapi lagi-lagi sampai saat ini masalah data ini masih belum selesai," ujar Riza dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Selain persoalan data, Riza menambahkan bahwa pemerintah kerap luput dalam memperhatikan kondisi kelompok kelas menengah yang memiliki kerentanan berbeda-beda. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan variasi dalam kelompok kelas menengah berpotensi membuat sebagian masyarakat tidak tersentuh bantuan, meskipun mereka masih membutuhkan. "Tidak serta-merta kelas menengah ini semuanya sudah mampu, karena ada leveling-nya. Ada yang memang sudah middle class, ada yang middle class ke atas, itu yang perlu diperhatikan," sambungnya.
Riza juga menyoroti ketimpangan dalam kebijakan subsidi energi. Di satu sisi, sektor industri mendapatkan berbagai insentif, sementara di sisi lain, sebagian rumah tangga justru menghadapi beban energi yang meningkat. "Dalam kasus BBM ini, industri ditolong, sudah ada insentif pajaknya keluar, kemudian Pertalite dipertahankan. Sementara untuk rumah tangga yang tidak bisa menggunakan gas melon tiga kilogram, kenaikannya melonjak tajam," ucapnya.
Lebih lanjut, Riza memberikan sorotan terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah untuk memprioritaskan ulang agar manfaatnya lebih optimal dan tidak menyasar kelompok yang sebenarnya sudah mampu. "Sebenarnya MBG ini sudah beberapa kali dibahas, perlu diprioritaskan ulang, mungkin yang memang banyak sekolah yang itu adalah kelas menengah atas yang sudah tidak perlu dibantu lagi," ungkap dia.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah sekolah di kelompok menengah atas bahkan telah memiliki fasilitas katering sendiri dengan kemampuan pembiayaan yang memadai, sehingga tidak lagi membutuhkan intervensi dari program tersebut. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Riza berpendapat pemerintah perlu lebih selektif agar program sosial benar-benar menyentuh kelompok rentan. "Mereka dibiarkan saja, sehingga itu bisa diberikan ke yang lebih membutuhkan lagi, terutama di daerah 3T dan di daerah miskin ekstrem," lanjut Riza.
Riza menekankan realokasi program MBG sangat penting untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk daerah terpencil dengan akses infrastruktur terbatas. Ia menilai bahkan di Pulau Jawa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. "Karena di Jawa pun masih banyak daerah yang miskin ekstrem, apalagi di luar, terutama yang 3T, di mana akses jalannya masih sulit dan banyak hal yang perlu diperbaiki," sambungnya.
Selain penajaman target, Riza juga mendorong adanya peran lebih aktif pemerintah dalam mengarahkan distribusi program agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Hal ini dinilai penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak secara optimal di kelompok rentan. "Jadi mungkin perlu ada kebijakan di sini dari pemerintah untuk mengalihkan target MBG untuk anak-anak yang memang ada di wilayah kantong-kantong kemiskinan yang perlu dibantu," lanjut Riza.
Riza berharap program MBG seharusnya tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program gizi lain yang sudah ada, seperti intervensi untuk ibu hamil dan balita dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dengan integrasi tersebut, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan melalui optimalisasi layanan kesehatan dasar. "Seharusnya itu bisa dikalibrasi, bisa dielaborasi, supaya pemanfaatan posyandu dan puskesmas bisa dioptimalkan untuk memberikan makanan bergizi gratis," kata Riza.
