Pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia menjadi langkah krusial yang menuntut integrasi mendalam dengan sistem logistik dan transportasi. Tujuannya jelas: mendongkrak daya saing kawasan industri nasional di kancah global. Konsolidasi aset dan pengelolaan lahan semata tidak akan cukup. Penguatan konektivitas rantai pasok menjadi kunci utama. Setijadi, Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI), menekankan bahwa holding yang dibentuk melalui Danantara ini perlu berkembang menjadi ekosistem industri yang terintegrasi penuh dengan layanan logistik, pergudangan, transportasi, dan distribusi barang. Kebutuhan ini sangat relevan mengingat skala kawasan industri nasional yang terus berkembang.
Pemerintah menargetkan proses legal restrukturisasi kawasan industri BUMN melalui pembentukan holding ini rampung pada 2026, dengan operasional penuh diharapkan dimulai pada 2027. Setijadi optimis bahwa konsolidasi ini berpotensi besar meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat investasi, dan membuka model bisnis baru yang tidak hanya terpaku pada penjualan atau penyewaan lahan. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan betapa signifikannya kontribusi kawasan industri di Indonesia. Terdapat 175 kawasan industri berizin dengan luas total mencapai 98.235,5 hektare, menampung 11.970 perusahaan, menyerap 2,35 juta tenaga kerja, dan mencatatkan investasi sebesar Rp6.744,5 triliun. Sebelum restrukturisasi, beberapa kawasan industri BUMN telah berada di bawah ekosistem Danareksa Industrial Park, meliputi PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang, dengan total lahan sekitar 7.855 hektare.
Manfaat holding ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pengelola kawasan, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Integrasi layanan logistik yang komprehensif dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar-moda, dan yang terpenting, menekan biaya logistik secara signifikan. Peningkatan efisiensi logistik menjadi sangat vital mengingat kontribusinya yang besar terhadap harga produk akhir. Data Bappenas menunjukkan bahwa biaya logistik domestik masih berkisar 14,1 persen dari harga barang, sementara biaya logistik ekspor mencapai 8,98 persen dari nilai barang yang dikirim.
Menyikapi hal ini, SCI merekomendasikan agar holding kawasan industri secara proaktif menyusun masterplan logistics park di kawasan-kawasan prioritas. Fasilitas yang perlu dikembangkan mencakup berbagai elemen esensial, seperti pergudangan bersama, depo peti kemas, terminal truk, cold storage, layanan kepabeanan terpadu, hingga pusat distribusi yang terintegrasi. Lebih jauh lagi, pengembangan kawasan industri haruslah terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem transportasi multimoda. Konektivitas yang optimal dengan jalan tol, pelabuhan, bandara kargo, terminal peti kemas, dry port, hingga angkutan sungai dan Ro-Ro perlu dirancang dalam satu kesatuan sistem logistik yang saling terhubung.
Setijadi juga menekankan pentingnya integrasi dengan jaringan kereta barang. Hal ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas angkutan, mengurangi ketergantungan pada transportasi truk jarak jauh yang kerap menyebabkan kemacetan di sekitar kawasan industri dan pelabuhan, serta menekan biaya operasional. Selain infrastruktur fisik, penguatan digitalisasi arus logistik juga menjadi prioritas. Ini mencakup implementasi sistem penjadwalan truk yang efisien, otomatisasi gerbang kawasan, dan pengembangan control tower logistik yang terintegrasi. Dengan pendekatan yang holistik ini, Holding Kawasan Industri Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menjalankan peran sebagai pengelola kawasan, tetapi juga bertransformasi menjadi simpul logistik nasional yang vital, guna mendukung peningkatan efisiensi industri dan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.
