Pemerintah tengah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya refocusing anggaran di tengah kenaikan harga energi akibat konflik Timur Tengah. Keputusan menghapus program MBG pada hari Sabtu, yang diperkirakan menghemat Rp 50 triliun per tahun, dinilai positif oleh ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Juanda. Namun, ia menekankan bahwa perbaikan manajemen pelaksanaan program MBG jauh lebih krusial daripada sekadar pengurangan hari operasional.
"MBG dikurangi satu hari yakni pada Sabtu, apakah make sense atau tidak, jawaban singkatnya sih itu lebih baik daripada tidak, lebih baik daripada tidak sama sekali berubah," ujar Bambang dalam acara Strategic Talk Series 1 yang digelar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Ia berpendapat bahwa pengurangan satu hari operasional pada hari Sabtu adalah langkah awal yang baik, namun bukan solusi fundamental untuk persoalan yang dihadapi MBG.
Bambang Juanda menyoroti bahwa program MBG dengan alokasi dana jumbo sebesar Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, seharusnya dapat mencapai tujuan utamanya. Tujuan tersebut mencakup peningkatan status gizi masyarakat, dukungan terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembiasaan pola makan sehat dan gizi seimbang, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, serta dorongan terhadap ekonomi lokal.
Namun, ia mempertanyakan efektivitas implementasi program MBG yang telah berjalan lebih dari setahun ini dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Munculnya berbagai permasalahan, seperti kasus keracunan makanan hingga dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat kecil, menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan program. Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri menetapkan lima tujuan MBG, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat (mengatasi stunting dan malnutrisi), mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas SDM, memberikan edukasi gizi, menurunkan risiko kesakitan dan kematian, serta mendorong ekonomi lokal.
Menurut Bambang, perbaikan mendasar yang perlu difokuskan adalah pada aspek fundamental pelaksanaan program. Salah satu poin krusial adalah pemilihan mitra pelaksana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan pentingnya mitra yang profesional dan memiliki rekam jejak yang baik agar dapat meminimalkan persoalan terkait manajemen dan kualitas produk yang sampai kepada siswa.
"Pemilihan mitra harus profesional. Saya tidak antipati kalau eksekutif, legislatif, misalkan TNI atau Polri enggak boleh (menjadi mitra MBG). Mereka boleh, kita dukung, kalau punya kapasitas maksudnya, kalau memang sudah ada rekam jejak bahwa sudah biasa sehingga bisa memberikan pelayanan," jelasnya. Dengan menggandeng mitra yang profesional, diharapkan berbagai persoalan di lapangan, seperti kualitas gizi yang buruk, makanan yang tidak layak konsumsi, hingga kasus keracunan, dapat diatasi.
"Jadi menurut saya, lebih bagus yang fundamental yang harus diubah. Jangan hanya sekadar mengurangi hari," tegas Bambang Juanda, menyimpulkan bahwa fokus perbaikan harus pada akar permasalahan manajemen program, bukan sekadar penyesuaian operasional.
