Ketua Umum ASPELUSI, Anthony Utomo, mengapresiasi peran krusial pemerintah daerah dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Dukungan nyata, seperti pembebasan pajak daerah dan relaksasi kebijakan ganjil genap bagi kendaraan listrik, menjadi katalisator utama yang menumbuhkan kepercayaan investor swasta untuk menanamkan modal pada pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik (SPKLU). Anthony menekankan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak hanya sekadar mendongkrak adopsi EV di masyarakat, tetapi juga menciptakan kepastian pasar yang vital bagi para pelaku usaha.
"Ketika pemerintah daerah memberikan insentif nyata kepada pengguna kendaraan listrik, maka efek dominonya langsung terasa kepada industri pendukung, khususnya sektor SPKLU. Ini membuka keyakinan bagi swasta bahwa pasar EV Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan lebih sehat," ujar Anthony, yang juga menjabat sebagai Managing Director pengembang SPKLU swasta Utomo Charge+ di bawah PT Utomo Mobilitas Bersih Indonesia, pada Jumat (8/5/2026). Ia menjelaskan bahwa selama ini, tantangan utama dalam investasi SPKLU bukan hanya terkait teknologi dan biaya awal yang tinggi, melainkan juga ketidakpastian mengenai tingkat penggunaan dan pertumbuhan jumlah kendaraan listrik di masa depan. Dengan adanya insentif yang menarik, seperti pembebasan pajak dan kelonggaran pada kebijakan ganjil genap, daya tarik kepemilikan EV diprediksi akan meningkat pesat, terutama di kota-kota besar yang menjadi episentrum mobilitas.
Menyikapi tren positif ini, ASPELUSI mendorong percepatan pembangunan SPKLU oleh sektor swasta secara masif. Anthony memandang bahwa pengembangan SPKLU bukan lagi sekadar bisnis stasiun pengisian daya biasa, melainkan sebuah bagian integral dari transformasi fundamental sistem energi dan mobilitas nasional. Oleh karena itu, swasta perlu memosisikan SPKLU sebagai infrastruktur strategis masa depan, setara dengan peran SPBU di era kendaraan konvensional. Keterlibatan aktif sektor swasta menjadi sangat penting mengingat proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur kendaraan listrik yang akan terus meningkat. Kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, PLN, operator charging, hingga pelaku usaha di sektor terkait lainnya, dinilai sebagai kunci keberhasilan.
Lebih lanjut, Anthony menyoroti bahwa elektrifikasi tidak hanya terbatas pada kendaraan pribadi, tetapi juga mulai merambah sektor komersial dan logistik, menandakan pergeseran paradigma menuju ekonomi mobilitas listrik. "Kami melihat Indonesia sedang bergerak menuju era electric mobility economy. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung harus terus dijaga konsistensinya agar investasi swasta dapat masuk dengan confidence yang tinggi," tegasnya. ASPELUSI berharap agar dukungan dari pemerintah daerah terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan, mencakup kemudahan dalam proses perizinan lokasi pembangunan SPKLU, integrasi dengan fasilitas publik yang ada, hingga pemberian insentif penggunaan energi bersih untuk pengisian daya kendaraan listrik. Komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekosistem EV yang sehat dan dinamis di Indonesia.
