Kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional kini menjadi sorotan utama yang memicu desakan akan perlunya kepastian regulasi mengenai tarif tiket pesawat agar tetap terkendali bagi masyarakat luas. Fenomena ini terlihat jelas di lapangan, seperti suasana di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada Sabtu, 3 Januari 2026, di mana arus penumpang yang mendarat terus mengalir di tengah kekhawatiran akan fluktuasi harga transportasi udara. Kejelasan mengenai batas atas dan batas bawah tarif dinilai sangat krusial untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan perlindungan hak-hak konsumen.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam menetapkan regulasi tarif yang adaptif terhadap dinamika biaya operasional, terutama yang dipicu oleh kenaikan harga avtur dunia. Menurutnya, tanpa aturan yang jelas, industri penerbangan akan menghadapi ketidakpastian yang dapat merugikan semua pihak. Bambang menilai bahwa pemerintah sebenarnya memiliki instrumen yang cukup untuk menekan lonjakan harga tiket agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah adanya berbagai insentif fiskal, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kebijakan pembebasan bea masuk untuk suku cadang pesawat. Bambang mengalkulasikan bahwa jika seluruh insentif tersebut diterapkan secara efektif dan dihitung secara cermat, maka kenaikan tarif pesawat semestinya bisa ditekan dalam batas yang sangat wajar. Ia memproyeksikan kenaikan yang adil hanya berkisar antara satu hingga dua persen saja dari tarif dasar saat ini. Angka tersebut dianggap sebagai titik temu yang ideal untuk menjaga margin keuntungan maskapai sekaligus memastikan daya beli masyarakat tidak tergerus.
Lebih lanjut, ia mengkritik ketidakjelasan pemerintah dalam merilis angka pasti mengenai tarif batas atas. Kondisi ini dianggap menciptakan kekosongan regulasi yang membuat harga di berbagai rute penerbangan menjadi tidak seragam dan cenderung liar. Kepastian tarif akan memberikan arah yang lebih jelas bagi pelaku industri dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang. Selain itu, stabilitas harga tiket sangat berpengaruh pada sektor pariwisata nasional yang sangat bergantung pada keterjangkauan transportasi udara. Pergerakan wisatawan domestik dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah akan terhambat jika akses penerbangan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau.
Bambang juga mendorong agar penyusunan kebijakan tarif dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga perlindungan konsumen. Hal ini penting agar skema yang dihasilkan benar-benar transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Di sisi lain, ia memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang sejauh ini berhasil menjaga stabilitas harga BBM subsidi, yang secara tidak langsung membantu menahan tekanan biaya pada sektor transportasi secara umum. Melalui penguatan regulasi tarif yang tegas, diharapkan tercipta kepastian usaha bagi maskapai, keterjangkauan bagi masyarakat, serta dukungan kuat bagi pemulihan sektor pariwisata yang berkelanjutan di masa depan.
