Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) secara tegas mendorong masuknya investasi dari China guna mengakselerasi pengembangan ekosistem data center nasional. Ia menekankan bahwa penguatan sektor digital harus selaras dengan perbaikan fundamental tata kelola perdagangan dan logistik nasional. Indonesia, dengan pasar digital yang terus berkembang pesat dan kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang meningkat, masih menghadapi tantangan signifikan di sektor shipping line. Masalah ini, yang telah berlangsung puluhan tahun, menjadi sumber kebocoran devisa negara dan peningkatan biaya ekonomi nasional.
Saat ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengembangkan data center di Indonesia. Dengan populasi digital yang terus tumbuh dan jumlah pengguna internet yang telah melampaui 350 juta koneksi perangkat, permintaan akan layanan cloud, penyimpanan data, solusi AI, serta infrastruktur digital mengalami lonjakan tajam. Proyeksi pasar data center Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 9,43 miliar pada tahun 2030, didorong oleh kebutuhan akan cloud, AI, dan transformasi digital di berbagai sektor.
Investor dari China memiliki kapasitas teknologi, pembiayaan, dan rekam jejak yang terbukti dalam membangun ekosistem digital berskala besar. Kapasitas ini dapat dipadukan secara optimal dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Bamsoet menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi destinasi utama investasi ini dengan menawarkan kepastian regulasi yang jelas, ketersediaan pasokan energi yang memadai, insentif fiskal yang menarik, serta kemudahan dalam proses perizinan. Penegasan ini disampaikan Bamsoet usai mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Hebei China, Zhao Chenxin, beserta delegasi pengusaha China dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Jakarta pada Selasa (26/5/26).
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki daya tarik kuat di mata investor internasional. Selain didukung oleh populasi digital yang masif dan penetrasi internet yang terus meningkat, pemerintah juga telah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif melalui pemberian insentif fiskal, pembentukan kawasan ekonomi khusus, serta fleksibilitas dalam kepemilikan modal asing di sektor infrastruktur digital.
Beberapa kawasan di Indonesia berpotensi besar untuk pengembangan data center berskala internasional. Batam, misalnya, memiliki posisi strategis berkat konektivitasnya yang dekat dengan Singapura. Sementara itu, koridor industri di Jawa, seperti Cikarang, menawarkan keunggulan dalam hal pasokan energi dan jaringan infrastruktur yang kuat. Di bagian timur Indonesia, Manado mulai menjadi perhatian karena tersambung langsung ke jaringan kabel bawah laut internasional, membuka akses tanpa hambatan ke pasar Amerika Serikat.
"Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan baru dalam industri data center di Asia. Kita memiliki pasar digital terbesar di Asia Tenggara, posisi geografis yang strategis, kebutuhan komputasi yang terus melonjak seiring perkembangan kecerdasan buatan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kompetitif," jelas Bamsoet.
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet juga menyoroti permasalahan shipping line yang selama ini menjadi salah satu titik lemah perekonomian nasional. Ketergantungan pada kapal asing untuk angkutan ekspor-impor mengakibatkan biaya logistik yang tinggi dan terus mengalirnya devisa ke luar negeri. Biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran lebih dari 14 persen terhadap PDB, menjadi tantangan besar bagi efisiensi perdagangan nasional. Permasalahan ini diperparah oleh lamanya waktu tunggu di pelabuhan, lemahnya integrasi rantai pasok, serta minimnya pemanfaatan galangan kapal domestik.
"Selama angkutan laut ekspor-impor masih didominasi oleh pihak asing dan tata kelola perdagangan belum transparan, keuntungan ekonomi nasional akan terus bocor. Kita memerlukan pembenahan menyeluruh mulai dari pelabuhan, kepabeanan, sistem ekspor, hingga penguatan armada nasional," tegas Bamsoet.
Ketua MPR RI ke-15 ini memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembenahan tata kelola perdagangan dan pengetatan pengawasan ekspor komoditas strategis. Ia menilai praktik manipulasi dokumen ekspor, under-invoicing, transfer pricing, serta penempatan keuntungan di luar negeri telah lama menjadi sumber kebocoran ekonomi nasional. Kebijakan penguatan pengawasan melalui sistem ekspor yang lebih terintegrasi dan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dinilai sebagai langkah krusial untuk mengembalikan manfaat perdagangan kepada perekonomian nasional.
"Setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam harus memberikan dampak bagi pembangunan nasional. Negara tidak boleh kehilangan ruang fiskal akibat manipulasi perdagangan atau lemahnya pengawasan. Pembenahan shipping line, penguatan industri maritim, dan pembangunan data center harus menjadi satu paket transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri dan ekonomi digital yang berdaulat," pungkas Bamsoet.
