Bank Tabungan Negara (BTN) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program sejuta rumah dengan menyalurkan dan memfasilitasi akses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian layak, tetapi juga diharapkan menjadi katalisator kebangkitan ekonomi nasional melalui dorongan terhadap sektor perumahan dan industri terkait, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengamati adanya kecenderungan perbankan untuk lebih selektif dalam proses underwriting KPR. Langkah ini diambil untuk memastikan kemampuan bayar debitur di masa depan terjaga. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan bahwa meskipun selektif, rasio non-performing loan (NPL) KPR secara historis tetap terkendali. Pada Maret 2026, rasio NPL KPR tercatat sebesar 3,14 persen, yang menunjukkan bahwa perbankan memiliki manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini.
Secara umum, OJK mencatat bahwa penyaluran KPR oleh perbankan pada Maret 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, kinerja ini mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai dua digit sebesar 16,31 persen (yoy). Perlambatan ini terlihat hampir pada seluruh tipe rumah, terutama tipe 21 yang pertumbuhannya jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dian menambahkan bahwa pertumbuhan KPR di level satu digit yang dicatatkan oleh sejumlah bank merupakan refleksi dari sikap perbankan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan keselarasan dengan risk appetite masing-masing bank. Ia menekankan bahwa pertumbuhan kredit secara umum harus didukung oleh faktor-faktor lain yang dapat menopang daya beli masyarakat, terutama kemampuan masyarakat dalam membayar angsuran secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya BTN dalam mendukung program sejuta rumah, di mana penyaluran KPR subsidi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak memberatkan masyarakat penerima manfaat.
Program sejuta rumah yang digagas pemerintah memiliki tujuan mulia untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. BTN sebagai salah satu lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan perumahan memainkan peran krusial dalam mewujudkan program ini. Melalui berbagai inovasi dan strategi, BTN berupaya memastikan bahwa akses terhadap KPR subsidi dapat dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan.
Pentingnya KPR bagi perekonomian nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas, mulai dari industri konstruksi, material bangunan, hingga sektor-sektor lain yang terkait dengan penyediaan perabotan dan fasilitas rumah tangga. Oleh karena itu, pertumbuhan yang sehat dalam penyaluran KPR, meskipun dengan prinsip kehati-hatian, akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
OJK terus memantau perkembangan sektor perbankan, termasuk penyaluran KPR, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Selektivitas dalam underwriting KPR bukan berarti mempersulit masyarakat, melainkan untuk memastikan keberlanjutan pembayaran cicilan dan menghindari risiko kredit macet yang dapat berdampak pada kinerja perbankan secara keseluruhan. Dengan demikian, program sejuta rumah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
