Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan persiapan implementasi mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2025. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kelancaran program ini sangat bergantung pada hasil uji teknis yang sedang berlangsung di lapangan. Saat ini, pengujian komprehensif dilakukan pada berbagai jenis mesin, mulai dari kapal, alat berat di sektor pertambangan, hingga lokomotif kereta api.
"Kalau dia (B50) sesuai schedule, tidak ada soal, 1 Juli penerapannya," ujar Bahlil dalam keterangannya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026). Pernyataan ini mengindikasikan optimisme pemerintah terhadap kesiapan teknis biodiesel B50. Namun, Bahlil juga menekankan bahwa potensi kendala teknis pada mesin yang sedang diuji tetap menjadi perhatian utama. Jika hasil uji menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau masalah pada mesin, rencana implementasi B50 bisa saja mengalami penyesuaian, yang berarti kemungkinan penundaan tanggal pemberlakuan. "Tapi tatkala dalam pengujian itu ada mesinnya mungkin tidak pas, kita akan melakukan penyesuaian," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah memastikan bahwa program B50 akan diterapkan secara serentak untuk seluruh sektor mulai 1 Juli 2026. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi. Program B50 merupakan puncak dari pengembangan bahan bakar nabati yang telah dilakukan pemerintah selama lebih dari 15 tahun. Keberhasilan implementasi B50 akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mampu memanfaatkan bahan bakar dengan komposisi campuran nabati setinggi 50%.
"Ini semua dipakai, semua sektor dipakai. Jadi, ini kita bersama-sama pantau karena memang ini adalah satu kegiatan yang tidak ada contohnya," ujar Eniya saat ditemui di kawasan Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (27/4/2026). Ia menambahkan bahwa seluruh pengujian dilakukan secara terbuka dan transparan. Penerapan B50 akan bersifat serentak, tanpa adanya perbedaan kadar pencampuran antar sektor. "Jadi tidak ada yang satu misalnya masih B40, yang satu lalu B50, itu tidak ada. Semua serentak B50, karena infrastruktur yang kita punya juga lebih mudah untuk kita menerapkan satu formula," tegasnya.
Implementasi B50 secara nasional akan diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang diharapkan dapat diterbitkan sebelum Juli 2026. Peraturan tersebut akan mengatur secara rinci mengenai spesifikasi campuran biodiesel 50% dengan bahan bakar minyak. "Pencampuran ini 50-50, nanti spesifikasi campurannya itu juga kita akan keluarkan. Jadi nanti sebelum 1 Juli kita akan mengeluarkan ketentuan di situ," pungkas Eniya. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan energi terbarukan di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendukung keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sumber utama biodiesel di Indonesia.
