Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, telah mencapai kesepakatan penting yang melarang negara manapun mengenakan tarif tol untuk melintasi Selat Hormuz. Kesepakatan ini dicapai melalui pembicaraan telepon pada 30 April lalu, sebagaimana dikonfirmasi oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, kepada Kantor Berita Kyodo. Pernyataan Pigott menegaskan bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa jalur air internasional krusial seperti Selat Hormuz harus tetap terbuka dan bebas dari pungutan oleh negara atau organisasi manapun.
Lebih dari sekadar isu Selat Hormuz, Rubio dan Wang juga menyepakati pentingnya membangun hubungan konstruktif yang stabil secara strategis antara Washington dan Beijing. Hubungan ini diharapkan didasarkan pada prinsip saling menghormati dan timbal balik, sebuah langkah yang dapat membawa implikasi positif bagi stabilitas global.
Kesepakatan ini muncul di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai potensi pembatasan jalur pelayaran minyak dan gas utama dari Timur Tengah oleh Iran. Situasi ini telah meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, menjadikannya salah satu isu utama yang diperkirakan akan dibahas secara mendalam dalam pertemuan mendatang antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing.
Presiden Trump dilaporkan merasa frustrasi atas minimnya kemajuan dalam upaya pembukaan kembali Selat Hormuz, terutama mengingat dampaknya terhadap harga bensin di dalam negeri yang tetap tinggi. Oleh karena itu, Trump berencana untuk meminta Presiden Xi Jinping agar China memberikan "desakan" kepada Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. China memegang peran penting dalam hal ini, mengingat statusnya sebagai pembeli terbesar minyak mentah Iran dan sebagai jalur ekonomi vital bagi Teheran.
Menlu Rubio dijadwalkan mendampingi Presiden Trump dalam lawatan ke Beijing, bersama dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Pertemuan antara Trump dan Xi Jinping dijadwalkan berlangsung pada Kamis (14/5) dan Jumat (15/5), di mana isu-isu strategis bilateral dan regional, termasuk stabilitas Selat Hormuz, diprediksi akan menjadi agenda utama. Kesepakatan antara kedua negara adidaya ini diharapkan dapat memberikan landasan baru untuk dialog dan kerja sama dalam menjaga kelancaran arus perdagangan global melalui jalur laut yang vital ini.
