Pemerintah Indonesia berencana menerapkan kebijakan ekspor komoditas, termasuk kelapa sawit, melalui satu pintu dengan menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini sontak memicu kekhawatiran dan kepanikan di kalangan petani sawit di seluruh negeri. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) melaporkan adanya penurunan drastis harga tandan buah segar (TBS) sawit di berbagai sentra produksi, bahkan ada yang menyentuh angka Rp 1.500 per kilogram. Ketua SPKS, Sabarudin, menyatakan bahwa penurunan harga yang begitu cepat ini merupakan indikasi respons negatif pasar terhadap rencana kebijakan tersebut.
Sabarudin mengkhawatirkan bahwa penerapan tata niaga ekspor satu pintu berpotensi menciptakan praktik monopsoni. Situasi diperparah dengan adanya laporan bahwa sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan sementara penjualan produk sawit. SPKS mendesak pemerintah untuk segera bertindak mengatasi penurunan harga dan menstabilkan pasar guna mencegah kerugian besar yang dialami petani. Menurut Sabarudin, kebijakan ekspor satu pintu ini dapat menjerumuskan petani sawit ke jurang kemiskinan karena membuka peluang terjadinya monopsoni yang akan menekan harga TBS.
Penting untuk dicatat bahwa sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari perkebunan rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga. Jika kondisi penurunan harga ini berlanjut dalam jangka waktu lama, diperkirakan produktivitas perkebunan sawit rakyat akan menurun, yang pada gilirannya akan berdampak pada ketersediaan pasokan sawit nasional. Petani sawit masih menyimpan trauma dari kejadian pada tahun 2015, ketika harga TBS sempat anjlok di bawah Rp 1.000 per kilogram. Kala itu, banyak petani terpaksa menebang pohon sawit mereka dan mengganti komoditas tanamannya karena tidak mampu lagi bertahan.
Lebih lanjut, Sabarudin menilai bahwa kebijakan ekspor satu pintu ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Jika produktivitas kebun rakyat menurun akibat minimnya pemupukan dan banyak petani yang beralih dari komoditas sawit, maka pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan akan terganggu. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru dalam pemenuhan kebutuhan domestik maupun ekspor. Petani berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan mencari solusi terbaik yang dapat menyeimbangkan kepentingan semua pihak, terutama dalam menjaga kesejahteraan petani sawit dan stabilitas industri perkebunan kelapa sawit nasional.
