Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun banyak negara lain mulai melonggarkan batas defisit namun mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bukti nyata ketahanan arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.
Resiliensi anggaran negara diwujudkan melalui penerapan adaptive budget policy atau kebijakan anggaran yang adaptif. Suahasil Nazara mencontohkan pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai gambaran kelenturan instrumen keuangan negara. Saat itu, Kemenkeu berhasil melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi, yang secara efektif menyelamatkan anggaran sekitar Rp 170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan. Langkah penataan ulang ini menunjukkan kemampuan Kemenkeu dalam melakukan efisiensi tanpa mengorbankan fungsi fundamental negara.
Meskipun dihadapkan pada tantangan global, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian nasional, terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Kemenkeu bertekad untuk terus mengawal target defisit anggaran secara hati-hati dan terukur (pruden) agar tetap berada di bawah 3% dari PDB. Untuk tahun 2026, defisit anggaran direncanakan dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027, targetnya dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Suahasil Nazara menekankan perbedaan pendekatan Indonesia dengan negara lain. "Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia," ujar Suahasil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Sabtu (30/5/2026). Perbandingan ini menegaskan bahwa disiplin fiskal yang ketat, dikombinasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, merupakan resep keberhasilan Indonesia.
Dalam upaya mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas. Fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur yang krusial untuk konektivitas dan efisiensi logistik, serta penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Investasi pada infrastruktur dan SDM dipandang sebagai pilar penting untuk daya saing jangka panjang Indonesia.
Kemenkeu juga menegaskan adanya transformasi peran APBN yang kini akan difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik esensial dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Sementara itu, aspek investasi publik strategis yang memerlukan pendanaan besar dan jangka panjang akan dikelola melalui skema pendanaan baru, yaitu Dana Investasi Nusantara (Danantara). Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi alokasi anggaran dan memastikan keberlanjutan pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Transformasi ini mencerminkan evolusi APBN menjadi instrumen yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
