Realisasi penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras telah mencapai angka signifikan sebesar 371,2 ribu ton hingga April 2026. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan kelancaran program ini, bahkan menjamin tidak akan ada jeda dalam penyaluran saat pergantian tahun. Hal ini diungkapkan oleh Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, yang menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, transisi tahun anggaran seringkali menimbulkan jeda dalam pelaksanaan program SPHP beras di awal tahun. Namun, untuk tahun 2026, program ini telah diatur sedemikian rupa untuk menghindari kendala tersebut.
Program SPHP beras di tahun 2026 sendiri terbagi dalam dua periode. Periode pertama meliputi Januari dan Februari, yang merupakan perpanjangan dari program SPHP beras tahun 2025. Sementara itu, program SPHP beras tahun 2026 yang sesungguhnya baru mulai digulirkan pada bulan Maret. Dalam rinciannya, realisasi penyaluran pada bulan Januari dan Februari mencapai 221 ribu ton. Kemudian, terhitung mulai Maret hingga 25 April, realisasi SPHP beras tercatat sebesar 150,2 ribu ton. Dengan demikian, total akumulasi penyaluran program ini hingga akhir April mencapai 371,2 ribu ton.
Salah satu inovasi penting dalam program SPHP beras di tahun 2026 adalah diperbolehkannya penyaluran melalui distributor, khususnya yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Maino Dwi Hartono menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD dalam memperluas jangkauan distribusi. Ia juga mengakui bahwa ekspansi kanal penyaluran SPHP beras sangat krusial untuk meningkatkan realisasi dan cakupan yang lebih luas. Upaya ini didukung oleh stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini berada di rekor tertinggi, melebihi 5 juta ton, yang sebagian besar berasal dari penyerapan produksi dalam negeri.
Selain itu, koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern telah dilakukan untuk mendorong penyaluran beras SPHP di seluruh jaringan ritel modern yang ada. Prioritas utama penyaluran beras SPHP juga tetap diarahkan pada pengecer di pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan bagi masyarakat luas.
Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional hingga pekan keempat April di 109 kabupaten/kota, telaahan Bapanas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil, yaitu 52 kabupaten/kota, yang mengalami kenaikan IPH melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Angka ini hanya mewakili 14,65% dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS.
Berdasarkan pantauan Bapanas per 28 April 2026, rerata harga beras medium di seluruh zona masih berada dalam rentang HET, bahkan menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), harga rerata tercatat Rp 12.998 per kg, turun dari Rp 13.070 per kg setahun lalu. Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) mencatat rerata Rp 13.618 per kg, juga menurun dari Rp 14.113 per kg. Di Zona III (Maluku, Papua), harga rerata per 28 April adalah Rp 14.957 per kg, menurun dari Rp 15.937 per kg pada tahun sebelumnya.
Dengan stok CBP yang kokoh, Bulog mengelola total 5,08 juta ton beras per 28 April, dengan realisasi pengadaan dari produksi dalam negeri mencapai 2,4 juta ton. Ketersediaan stok yang melimpah ini menjadi instrumen kuat bagi pemerintah untuk mengakselerasi realisasi penyaluran program SPHP beras dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan.
