Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan Kereta Api (KA) Argo Bromo dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam telah memicu reaksi keras dan langkah tegas dari pemerintah. Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, secara resmi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban serta upaya mitigasi agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Dony menekankan bahwa evaluasi terhadap manajemen KAI akan dilakukan secara objektif dengan merujuk pada hasil investigasi mendalam dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Investigasi tersebut diharapkan mampu mengungkap akar permasalahan, baik dari sisi teknis, operasional, maupun potensi kelalaian manusia. "Secara manajemen tentu akan kita evaluasi juga. Bagaimana penyebab dan efeknya, kita tunggu hasil dari KNKT. Itu akan kita jadikan sebagai bahan utama untuk evaluasi manajemen kami," ujar Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Selain evaluasi personel, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan audit total terhadap sistem keamanan moda transportasi massal. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah penguatan skema pengamanan di lebih dari 1.800 perlintasan sebidang yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pengalokasian anggaran sebesar Rp 4 triliun guna membenahi titik-titik rawan tersebut. Dana ini akan bersumber dari anggaran pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan dukungan penuh dari sektor BUMN terkait.
Data terbaru mencatat bahwa insiden tragis di Bekasi Timur ini telah merenggut 14 nyawa dan menyebabkan 84 orang lainnya mengalami luka-luka. Dony Oskaria telah meninjau langsung lokasi musibah pada Selasa dini hari guna memastikan seluruh energi dikerahkan untuk penanganan korban. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan layanan medis bagi para korban berjalan cepat dan tepat di berbagai fasilitas kesehatan, seperti RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, hingga RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.
Evaluasi ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga mendorong transformasi budaya keselamatan di lingkungan KAI. Pemerintah berkomitmen bahwa setiap individu yang terdampak harus mendapatkan penanganan terbaik, sementara pemulihan operasional jalur kereta api terus dilakukan dengan pengawasan ketat agar mobilitas publik dapat kembali normal dengan standar keamanan yang jauh lebih tinggi.
