Indonesia mencatat sejarah baru dalam sektor ketahanan pangan nasional dengan capaian cadangan beras yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru per 23 April 2026, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog telah menyentuh angka 5.000.198 ton. Angka ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah pengelolaan pangan di tanah air, yang mencerminkan keberhasilan dalam penyerapan gabah petani lokal serta manajemen logistik pangan yang lebih terintegrasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menanggapi capaian tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus, memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dalam memperkuat fondasi pangan nasional. Namun, politisi Partai Golkar ini memberikan catatan kritis agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar mengumpulkan stok di gudang, melainkan bagaimana memastikan ketersediaan tersebut berdampak langsung pada keterjangkauan harga di tingkat konsumen akhir. Alien menegaskan bahwa angka stok yang melimpah harus dibarengi dengan efisiensi jalur distribusi agar tidak terjadi anomali harga di pasar.
Situasi geopolitik global menjadi perhatian utama dalam peringatan yang disampaikan DPR. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah berisiko besar mengganggu rantai pasok global, terutama pada jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz. Jika konflik meningkat, biaya logistik internasional dan harga minyak dunia diprediksi akan melonjak. Kenaikan biaya energi ini secara otomatis akan membebani biaya angkut pangan domestik dan berpotensi memicu inflasi harga beras di dalam negeri meskipun stok fisik mencukupi.
Selain faktor logistik, Alien Mus juga mengingatkan potensi dampak terhadap sektor hulu pertanian. Kenaikan harga minyak bumi biasanya diikuti oleh kenaikan harga bahan baku pupuk kimia di pasar internasional. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi produktivitas petani pada musim tanam berikutnya. Oleh karena itu, cadangan 5 juta ton ini harus dikelola sebagai instrumen perlindungan bagi rakyat dari guncangan ekonomi luar negeri.
Komisi IV DPR mendorong Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Operasi pasar harus dilakukan secara masif dan tepat sasaran jika terdeteksi adanya lonjakan harga di daerah tertentu. Pengawasan distribusi juga perlu diperketat untuk mencegah praktik spekulasi yang memanfaatkan momentum ketidakpastian global. Dengan sinergi yang kuat antara pengawasan legislatif dan eksekusi pemerintah, rekor stok beras ini diharapkan menjadi jaminan bahwa Indonesia tetap berdaulat di tengah ancaman krisis pangan dunia.
