Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol serta pajak bagi kelompok orang kaya atau High Wealth Individual (HWI) dipastikan tidak akan berlaku dalam waktu dekat. Kebijakan fiskal yang sensitif ini baru akan dipertimbangkan untuk diimplementasikan apabila kondisi ekonomi nasional telah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dan daya beli masyarakat sudah berada pada level yang cukup kuat. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama penggerak Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Dalam keterangannya di Gedung BPKP, Jakarta, pada Jumat, 24 April 2026, Purbaya menjelaskan bahwa posisi pemerintah tetap konsisten untuk tidak menambah beban pajak baru di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Menurutnya, indikator utama yang menjadi patokan adalah ketahanan daya beli masyarakat. Jika pajak dipaksakan naik saat daya beli masih lemah, dikhawatirkan akan terjadi kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Hal ini selaras dengan teori ekonomi makro di mana kebijakan fiskal yang terlalu agresif di waktu yang salah justru dapat menghambat pemulihan.
Rencana pengenaan pajak tol dan HWI ini sebenarnya telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2025-2029. Langkah ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang bertujuan memperluas basis pajak demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata. DJP menargetkan regulasi mengenai pajak orang kaya dan jasa jalan tol tersebut dapat diselesaikan secara administratif pada tahun 2028, namun eksekusinya tetap bergantung pada diskresi Menteri Keuangan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Purbaya menekankan bahwa menaikkan tarif pajak secara gegabah bisa menjadi bumerang bagi penerimaan negara. Jika aktivitas bisnis melambat akibat beban pajak yang terlalu tinggi, para pelaku usaha kemungkinan besar akan mengurangi volume investasi atau bahkan menghentikan operasionalnya. Fenomena ini justru akan menurunkan total setoran pajak secara keseluruhan dan merugikan negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, daripada mengejar pajak baru, Kementerian Keuangan saat ini memilih untuk fokus pada optimalisasi instrumen pajak yang sudah ada.
Strategi jangka pendek yang ditempuh pemerintah adalah memperkuat penegakan hukum terhadap praktik kecurangan fiskal, salah satunya adalah underinvoicing. Praktik ini melibatkan pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk menghindari kewajiban pajak yang besar. Dengan menutup celah kebocoran ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan rasio pajak tanpa harus membebani masyarakat luas dengan tarif baru yang memberatkan. Purbaya menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa pengawasan ketat terhadap aturan yang berlaku saat ini jauh lebih efektif untuk menjaga kesehatan APBN sekaligus mendukung iklim investasi yang kondusif.
