Pemerintah Indonesia berencana memberikan subsidi untuk 200 ribu unit kendaraan listrik (EV) berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) mulai Juni 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis oleh Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmi Radhi, untuk menekan ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Konsumsi BBM nasional yang masih tinggi, sementara produksi minyak domestik belum mencukupi, menyebabkan impor BBM terus meningkat dan membebani neraca perdagangan serta fiskal.
Subsidi yang dirancang mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis nikel/NMC, PPN DTP 40 persen untuk mobil listrik non-nikel, dan subsidi pembelian motor listrik Rp 5 juta per unit. Fahmi Radhi menyambut baik selektivitas pemerintah dalam memberikan insentif pada kendaraan berbasis nikel. "Karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional," ujarnya.
Pengembangan kendaraan listrik berbasis NMC dianggap lebih strategis bagi Indonesia, mengingat cadangan nikel terbesar di dunia yang dapat terintegrasi langsung dengan industri baterai nasional. Berbeda dengan teknologi lithium iron phosphate (LFP) yang bahan bakunya belum diproduksi di Indonesia, teknologi NMC lebih relevan untuk mendorong hilirisasi mineral domestik dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Fahmi menilai kebijakan terbaru ini lebih baik daripada skema sebelumnya yang cenderung memberikan insentif pada kendaraan impor utuh (CBU), karena langkah ini berpotensi besar menumbuhkan industri kendaraan listrik dan baterai di dalam negeri.
Pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Data GAIKINDO mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024 dan melonjak menjadi 114.413 unit pada 2025. Namun, pertumbuhan ini masih didominasi oleh kendaraan listrik dengan baterai LFP, yang menguasai 83,3 persen pasar pada 2024. Kendaraan berbasis NMC/NCMA baru mencapai 16,7 persen. Pada 2025, dominasi LFP menurun menjadi 77,2 persen, sementara NMC meningkat menjadi 22,8 persen. Penjualan EV berbasis NMC tercatat melonjak 177,6 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan LFP yang sebesar 88,7 persen, menunjukkan potensi pertumbuhan NMC yang lebih pesat.
Meskipun tren global bergeser ke baterai LFP karena biaya produksi yang lebih murah, Indonesia memiliki keunggulan besar pada rantai pasok nikel. Fahmi menekankan pentingnya memanfaatkan pertumbuhan pasar EV nasional untuk memperkuat hilirisasi mineral domestik dan industri baterai nasional agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati produsen luar negeri. "Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir," tegasnya.
Pengembangan industri kendaraan listrik tidak cukup hanya mengandalkan subsidi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi di Indonesia, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta transfer teknologi dari investor asing untuk membangun industri kendaraan listrik yang mandiri. Konsistensi roadmap hilirisasi menjadi kunci agar pengembangan kendaraan listrik memberikan dampak ekonomi nasional yang signifikan. Dengan pasar domestik yang besar dan sumber daya mineral strategis, Indonesia memiliki posisi tawar kuat untuk menarik investasi global.
BUMN pertambangan seperti MIND ID dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai nasional. Konsistensi kebijakan subsidi berbasis nikel akan menjadi kunci agar pertumbuhan pasar kendaraan listrik tidak hanya menguntungkan produsen asing, tetapi juga membantu menekan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
