Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat timbul akibat memanasnya ketegangan geopolitik global, khususnya yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. "Kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran di Indonesia," tegas Wamenaker dalam keterangan persnya di Jakarta, Ahad (17/5/2026). Pernyataan ini disampaikan di sela-sela partisipasinya dalam kegiatan Patriot Move 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Transmigrasi (Kementrans), bertepatan dengan momentum car free day di Bundaran HI, Jakarta.
Afriansyah menjelaskan bahwa situasi global saat ini, yang diwarnai oleh berbagai konflik, memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga stabilitas lapangan kerja. "Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.
Pemerintah secara intensif memantau dampak kondisi geopolitik global terhadap sektor ketenagakerjaan nasional. Tujuannya adalah untuk mencegah lonjakan angka PHK di berbagai sektor industri di Indonesia. Saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebanyak 7,4 juta orang, atau sekitar 4,3 persen dari total populasi.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis, pemerintah berupaya memperkuat berbagai program ketenagakerjaan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki peluang kerja. Salah satu strategi utama adalah perluasan Program Magang Nasional. Kuota peserta program ini akan ditingkatkan dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada tahun 2026. Program ini dirancang khusus untuk membantu para lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dan meningkatkan keterampilan mereka, sehingga lebih siap bersaing di dunia industri yang semakin kompetitif. "Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," ungkap Afriansyah.
Selain perluasan program magang, pemerintah juga menyediakan pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan ini diselenggarakan melalui balai pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan. Terdapat kuota 70 ribu pelatihan yang dibuka, dan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi SIAPKerja. Di aplikasi tersebut, peserta dapat mendaftar untuk program magang di magang hub, serta mengikuti pelatihan vokasi nasional.
Peserta pelatihan vokasi nasional akan mendapatkan insentif harian berupa uang saku sebesar Rp 20.000. Pelatihan ini sendiri gratis, asalkan peserta mengikutinya dengan baik, dan akan mendapatkan sertifikasi dari negara. Pemerintah meyakini bahwa penguatan ekonomi kerakyatan merupakan fondasi penting dalam menghadapi tekanan global. Oleh karena itu, upaya penguatan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja akan terus diperluas ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.
