Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa realisasi penarikan utang untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga April 2026 telah mencapai Rp 305,5 triliun. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 305,9 triliun. Purbaya menegaskan bahwa penarikan utang ini masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mencakup 36,7% dari target utang sepanjang tahun 2026 yang sebesar Rp 832,21 triliun. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan pada Selasa, 19 Mei 2026.
Lebih lanjut, dari total pembiayaan utang yang telah diserap, pemerintah memanfaatkan sekitar Rp 7 triliun dari pembiayaan non-utang. Jumlah ini setara dengan 4,9% dari target pembiayaan non-utang sepanjang tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 143,1 triliun. Dengan mempertimbangkan komponen ini, Purbaya merinci bahwa total realisasi pembiayaan anggaran untuk menutupi defisit APBN hingga akhir April 2026 mencapai Rp 298,5 triliun. Angka ini merupakan hasil dari penarikan utang baru dikurangi dengan pembiayaan non-utang.
Realisasi pembiayaan anggaran ini telah mencapai 43,3% dari target keseluruhan sebesar Rp 689,1 triliun. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp 281,2 triliun. Purbaya menyoroti bahwa posisi Indonesia yang kredibel memudahkannya dalam menerbitkan surat utang, dan pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kredibilitas APBN. Keterjagaan dan keterukuran dalam pembiayaan anggaran menjadi fokus utama pemerintah, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat dikelola secara efektif dan efisien.
Meskipun angka penarikan utang ini terlihat besar, Purbaya menekankan bahwa hal tersebut merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Strategi pembiayaan yang hati-hati dan terukur diharapkan dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa utang yang ditarik memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, APBN 2026 diharapkan dapat tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
