Pakar ekonomi Dr. Surya Vandiantara menyoroti kritik media Inggris, The Economist, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengaitkannya dengan perbedaan fundamental pandangan ideologi ekonomi. Surya berpendapat, kritik tersebut timbul karena kebijakan pemerintah saat ini lebih menekankan pada kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sebuah pendekatan yang berbeda dengan prinsip pasar bebas yang dianut The Economist.
Menurut Surya, berbagai program unggulan yang digagas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, hingga program Danantara, memiliki semangat kerakyatan yang kuat. Tujuannya jelas, yakni untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia lebih berdikari, terlepas dari ketergantungan pada negara lain. "Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari tanpa bergantung kepada negara manapun," ujar Surya.
Surya, yang juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menilai bahwa The Economist berpandangan bahwa efisiensi ekonomi hanya dapat dicapai ketika seluruh aktivitas ekonomi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. "Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist sebenarnya menginginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah," jelasnya.
Paradigma ini, lanjut Surya, sangat berbeda dengan konsep ekonomi yang dianut oleh para pendiri bangsa Indonesia. Para founding fathers, menurut Surya, menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap sektor-sektor strategis yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. "Aliran ekonomi yang diterapkan founding fathers negara kita menyatakan bahwa berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi," tegas Surya.
Lebih lanjut, Surya mengkhawatirkan bahwa penerapan sistem pasar bebas secara penuh justru berpotensi membuka pintu bagi penjajahan ekonomi dalam bentuk baru. Tanpa perlindungan yang memadai dari negara, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta petani kecil akan kesulitan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dari negara maju. "Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan. Para pengusaha UMKM, seperti pedagang pasar dan petani kecil, tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis," tandasnya.
Mengenai kritik The Economist terkait rasio utang dan defisit anggaran Indonesia, Surya berpendapat bahwa kondisi fiskal Indonesia justru masih relatif lebih baik dibandingkan banyak negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas. Ia merujuk pada data per April 2026, di mana defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 0,93 persen. "Kondisi ini tentunya memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Defisit APBN yang kian membaik ini membantah narasi negatif yang sebelumnya disampaikan oleh The Economist," tutup Surya.
