Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyampaikan laporan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam mengimplementasikan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) mulai tanggal 1 Juni 2026. Laporan ini memuat dua agenda krusial: pertama, mengenai pelaksanaan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), dan kedua, mengenai mekanisme ekspor komoditas strategis yang dijalankan oleh DSI. Airlangga menegaskan, "Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait rencana implementasi dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang langsung tanggal 1 Juni besok, dan pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara, dan ferroaloy yang dilaksanakan oleh DSI."
Pemerintah tengah gencar menyiapkan berbagai instrumen regulasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. Kolaborasi erat terjalin antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, dalam perancangan regulasi tersebut. Airlangga memberikan jaminan bahwa seluruh aturan pendukung ditargetkan akan rampung sebelum kebijakan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026. Selain penyusunan regulasi, langkah sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha yang bergerak di sektor ekspor komoditas strategis juga menjadi prioritas. "Yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 16.00 WIB, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah," ungkap Airlangga.
Pembentukan PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengelola dan mengawasi setiap transaksi ekspor komoditas SDA yang bernilai strategis. DSI akan beroperasi dalam dua tahapan signifikan. Tahap pertama, yang dimulai dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, akan melihat DSI berperan sebagai lembaga penilai dan perantara yang menjembatani komunikasi antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu. Peran ini krusial untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses perdagangan.
Memasuki tahap kedua, yang dimulai pada Januari 2027, DSI akan mengalami transformasi menjadi perusahaan trader. Dalam kapasitasnya sebagai trader, DSI akan mengambil alih peran dengan membeli langsung komoditas dari para eksportir. Selanjutnya, DSI akan bertanggung jawab penuh dalam penyimpanan barang serta menanggung seluruh risiko perdagangan sebelum komoditas tersebut dilepas ke pasar internasional. Model bisnis ini dirancang untuk memberikan kepastian dan stabilitas bagi para eksportir serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Hasil dari setiap penjualan komoditas yang dilakukan oleh DSI akan diterima dalam mata uang asing, yang disesuaikan dengan negara tujuan transaksi, serta senantiasa mengacu pada praktik perdagangan internasional yang berlaku. Yang terpenting, seluruh dana hasil penjualan tersebut akan dikembalikan sepenuhnya ke Indonesia, yang diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa negara dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA, mengoptimalkan penerimaan negara, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (sumber: Antara)
