Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa tarif listrik di Indonesia belum mengalami kenaikan signifikan sejak awal tahun 2017 hingga saat ini. Satu-satunya penyesuaian tarif yang terjadi adalah untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di atas 3.500 volt ampere (VA) dan golongan tarif pemerintah pada tahun 2022. Hal ini diungkapkan langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR pada Kamis, 4 Juni 2026.
"Untuk tarif listrik yang berlaku saat ini, pada dasarnya tidak mengalami kenaikan sejak 1 Januari 2017, kecuali untuk pelanggan rumah tangga di atas 3.500 VA dan tarif pemerintah yang mengalami penyesuaian pada tahun 2022," ujar Tri Winarno, menekankan bahwa kebijakan ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Dampak dari tidak adanya penyesuaian tarif listrik selama bertahun-tahun ini adalah membengkaknya beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Tri Winarno merinci bahwa subsidi dan kompensasi listrik pada tahun 2023 mencapai angka Rp 123 triliun. Angka ini terus mengalami peningkatan, dengan proyeksi pada tahun berikutnya menjadi Rp 177 triliun, dan pada tahun 2025 kembali naik menjadi Rp 201 triliun.
Untuk tahun berjalan, subsidi listrik telah ditetapkan sebesar Rp 100,83 triliun, sementara kebutuhan kompensasi diproyeksikan mencapai Rp 144 triliun. Hingga April 2026, realisasi pembiayaan untuk subsidi dan kompensasi listrik telah mencapai Rp 59,9 triliun. Rinciannya, Rp 30 triliun dialokasikan untuk subsidi dan Rp 29,9 triliun untuk kompensasi.
Menyongsong tahun anggaran 2027, pemerintah mengusulkan alokasi anggaran subsidi listrik sebesar Rp 108,43 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung sebanyak 45,91 juta pelanggan yang berhak menerima subsidi. Lebih lanjut, target penjualan listrik bersubsidi diperkirakan akan mencapai 83,6 Terawatt-hour (TWh). Angka ini setara dengan sekitar 24% dari total proyeksi penjualan listrik nasional yang diprediksi mencapai 348,78 TWh.
Kondisi ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas tarif listrik sambil terus memberikan dukungan kepada masyarakat melalui skema subsidi. Kenaikan biaya subsidi dan kompensasi yang terus meningkat menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan subsidi listrik agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, peningkatan efisiensi dalam sektor ketenagalistrikan juga menjadi kunci untuk mengelola beban fiskal negara terkait subsidi energi. Masyarakat pun perlu memahami bahwa tarif yang stabil dalam jangka panjang, meskipun menguntungkan dalam jangka pendek, dapat menimbulkan konsekuensi finansial yang signifikan bagi negara.
