Presiden Prabowo Subianto menetapkan target nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 pada tahun 2027, sebuah proyeksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Target ini memicu beragam pandangan dari para analis ekonomi. Lukman Leong, Chief Analyst Doo Financial Futures, menilai target tersebut cukup realistis mengingat ketidakpastian global yang masih tinggi, termasuk isu suku bunga AS, geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Ia berpendapat bahwa pemerintah memilih asumsi yang konservatif untuk memberikan ruang gerak APBN dalam mengantisipasi volatilitas eksternal. Namun, target ini juga mengindikasikan belum adanya ekspektasi penguatan rupiah yang agresif dalam waktu dekat, meski peluang penguatan tetap terbuka jika sentimen global membaik, arus modal asing masuk, dan harga komoditas stabil. Keputusan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis dinilai positif oleh pasar sebagai sinyal disiplin fiskal, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset Indonesia dan stabilitas rupiah.
Di sisi lain, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, justru menganggap target tersebut kurang realistis. Ia berpendapat bahwa pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menurunkan nilai tukar rupiah ke level yang lebih baik. Menurutnya, intervensi Kementerian Keuangan di pasar modal dan optimalisasi Bond Stabilization Fund (BSF) hanya bersifat mengurangi volatilitas pasar, bukan mengatasi akar permasalahan fiskal dan neraca pembayaran yang menjadi faktor utama pergerakan rupiah.
Achmad Deni Daruri, Presiden Direktur Center For Banking Crisis (CBC), memandang pelemahan rupiah sebagai fase restrukturisasi ekonomi nasional yang justru membuka peluang penguatan daya saing. Ia meyakini rupiah dapat kembali stabil, terutama jika The Fed menurunkan suku bunga sesuai arahan Presiden AS. Depresiasi rupiah saat ini dianggap sebagai momentum untuk penyesuaian struktural yang mendukung ekspor, penguatan industri domestik, dan pengurangan ketergantungan impor. Namun, Deni juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal I-2026 masih rapuh karena dominasi konsumsi pemerintah dan sektor hospitality. Tanpa transformasi struktural yang nyata, Indonesia berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah.
