Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan surplus. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, memproyeksikan total ketersediaan hewan kurban nasional mencapai 3,24 juta ekor. Angka ini jauh melampaui proyeksi kebutuhan yang diperkirakan sebanyak 2,35 juta ekor, sehingga diprediksi akan terjadi surplus sebesar 891.320 ekor. Proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun ini juga mengalami peningkatan sekitar 3,82% atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Secara nasional, kondisi ketersediaan hewan kurban aman, cukup, dan terkendali," ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Rincian ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan jenis hewan menunjukkan angka yang melegakan. Untuk sapi, ketersediaan mencapai 859.268 ekor dengan kebutuhan 791.452 ekor, menghasilkan surplus 67.816 ekor. Kerbau memiliki ketersediaan 33.952 ekor dan kebutuhan 12.914 ekor, dengan surplus 21.038 ekor.
Sektor kambing menunjukkan ketersediaan 1,4 juta ekor untuk memenuhi kebutuhan 1,08 juta ekor, sehingga surplus mencapai 332.861 ekor. Sementara itu, domba memiliki ketersediaan 935.690 ekor dan kebutuhan 466.086 ekor, menghasilkan surplus terbesar yaitu 469.604 ekor. Agung menegaskan bahwa seluruh ternak ini telah memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban yang layak.
Untuk memastikan pasokan merata dan harga tetap terkendali, pemerintah akan terus melakukan pengaturan distribusi hewan kurban. Distribusi akan dilakukan dari daerah produksi dan daerah surplus ke daerah-daerah yang masih mengalami defisit pasokan.
Selain memastikan ketersediaan fisik, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kesehatan hewan kurban. Pengawasan kesehatan akan ditingkatkan seiring dengan tingginya lalu lintas ternak menjelang Idul Adha. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyebaran penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), Anthrax, dan penyakit hewan menular strategis lainnya. Pengawasan akan didukung oleh sistem informasi kesehatan hewan nasional terintegrasi (iSIKHNAS).
Lebih lanjut, pemerintah juga telah menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada para pengurus masjid dan panitia hewan kurban. Materi edukasi mencakup tata cara penanganan hewan yang baik sesuai kaidah kesehatan hewan, teknik pemotongan hewan kurban yang benar, serta penanganan daging yang halal, aman, dan higienis untuk dikonsumsi masyarakat. Langkah-langkah komprehensif ini diharapkan dapat menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini.
