Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said, mengemukakan bahwa akar persoalan ketahanan energi Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh gejolak harga minyak dunia. Ia menekankan bahwa masalah fundamental yang terus menghantui sektor energi nasional adalah pola pikir jangka pendek atau short-termisme yang telah mengakar dalam pengambilan kebijakan selama bertahun-tahun. Sudirman Said menyampaikan pandangannya ini dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta Selatan pada Rabu (30/4/2026).
Menurut Sudirman Said, tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia berlangsung terus-menerus akibat tiga aspek fundamental. Aspek pertama dan paling mendasar adalah short-termisme itu sendiri. Pola pikir ini mendorong pengambilan keputusan yang hanya berfokus pada solusi instan dan keuntungan jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi ketersediaan dan keberlanjutan energi nasional.
Aspek kedua yang turut memperburuk kondisi ketahanan energi adalah dominasi politik dan kebijakan populis. Kebijakan yang bersifat populis seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keekonomian dan keberlanjutan demi popularitas sesaat. Hal ini dapat menghambat upaya reformasi struktural yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi.
Selanjutnya, aspek ketiga yang menjadi sorotan Sudirman Said adalah praktik konflik kepentingan yang terjadi antara para pengambil kebijakan dengan pelaku usaha di sektor energi. Meskipun tidak menyebutkan kasus atau nama tertentu, Sudirman Said mengindikasikan bahwa adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau kolusi dapat mengorbankan kepentingan publik dan keberlanjutan sektor energi.
Akibat dari ketiga faktor tersebut, Sudirman Said menyimpulkan bahwa Indonesia kerap kali berada dalam kondisi "kalang-kabut" dalam mengelola urusan energi yang seharusnya bersifat fundamental dan berdimensi jangka panjang. Ia memberikan contoh nyata pada berbagai sektor krusial seperti eksplorasi minyak dan gas (migas), riset dan pengembangan teknologi energi, upaya transisi energi menuju sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan, hingga tata kelola pasokan minyak. Semua sektor ini, menurutnya, mengalami hambatan dan stagnasi.
Sudirman Said menyoroti inkonsistensi dalam kebijakan transisi energi sebagai ilustrasi dari masalah short-termisme dan populis. Ia mengamati bahwa dari dekade ke dekade, pola yang sama terus berulang. Wacana peralihan ke energi baru dan terbarukan (EBT) hanya menjadi ramai ketika harga minyak dunia sedang melambung tinggi. Namun, ketika pasar kembali stabil, urgensi untuk beralih ke EBT seolah menghilang. Fenomena ini digambarkan sebagai "hangat-hangat tahi ayam," yang hanya bertahan sebentar.
"Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan, lupa, dan kembali pada business as usual," ujar Sudirman Said. Ia menambahkan bahwa kondisi ini membuat Indonesia kehilangan momentum untuk melakukan perubahan fundamental yang diperlukan demi masa depan energi yang lebih aman dan berkelanjutan. Sudirman Said, yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri, berharap agar para pengambil kebijakan dapat merubah pola pikir mereka menjadi lebih visioner dan berorientasi jangka panjang untuk mengatasi tantangan ketahanan energi nasional.
