Kenaikan drastis harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi telah melumpuhkan industri perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu. Ratusan kapal tak bisa berlayar, mengakibatkan ribuan nelayan dan anak buah kapal (ABK) terpaksa menganggur. Situasi krisis ini mendorong ratusan nelayan dan pemilik kapal yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura untuk menggelar aksi unjuk rasa di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Senin (4/5/2026). Mereka berorasi dan membacakan surat tuntutan yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dan Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menjelaskan bahwa lonjakan harga solar non-subsidi sangat mencekik karena tidak diimbangi kenaikan harga ikan. Akibatnya, ratusan kapal terpaksa berhenti melaut. "Harga solar naik gila-gilaan. Hampir dua bulan ini kita tamat. Ada ratusan kapal yang tidak melaut," ujar Kajidin. Saat ini, harga solar industri mencapai kisaran Rp 27 ribu per liter, melonjak tajam dari harga sebelumnya yang berkisar Rp 16 ribu per liter.
Meskipun beberapa kapal masih berada di laut karena berangkat sebelum kenaikan harga, mereka diprediksi akan menghadapi nasib serupa setibanya di darat. "Itu akan jadi mimpi buruk bagi kita saat kapal itu mendarat, karena mereka juga tidak bisa kembali melaut akibat harga BBM yang semakin melambung," ungkap Kajidin. Ia mendesak pemerintah untuk hadir menyelamatkan pelaku industri perikanan tangkap dengan menetapkan harga solar non-subsidi khusus bagi nelayan di atas 30 GT. "Kami berharap pemerintah memberikan harga solar non-subsidi khusus nelayan, dengan besaran di atas harga subsidi tetapi di bawah harga solar industri," pintanya.
Kajidin memaparkan, kapal berbobot di atas 100 GT membutuhkan sekitar 100 ribu liter solar untuk melaut. Dengan harga solar non-subsidi Rp 30 ribu per liter, biaya solar saja bisa mencapai Rp 3 miliar, belum termasuk perbekalan ABK yang melaut selama delapan bulan. Sementara itu, tangkapan ikan rata-rata hanya 100 ton. Dengan harga ikan Rp 22 ribu per kilogram, total penghasilan hanya Rp 2,2 miliar, jauh dari cukup untuk menutupi biaya operasional. Selain itu, Kajidin juga berharap pemerintah menstabilkan harga ikan agar dapat mengimbangi biaya melaut, terutama biaya solar.
Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, menambahkan bahwa dari 600 unit kapal di Pelabuhan Karangsong, sekitar 300 unit merupakan pengguna solar non-subsidi (di atas 30 GT). Lebih dari 100 kapal pengguna solar industri ini telah berhenti melaut sejak Lebaran Idul Fitri. Sisanya yang masih berlayar diprediksi akan menghadapi masalah serupa saat kembali. Setiap kapal mempekerjakan 15-17 ABK, sehingga ribuan ABK kini menganggur akibat kapal tidak beroperasi.
