Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengambil langkah sigap dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat (SR) di seluruh Indonesia. Pembentukan satgas ini merupakan respons terhadap temuan adanya sejumlah sekolah rakyat yang pembangunannya masih tertinggal. Dody Hanggodo menjelaskan bahwa satgas ini akan melibatkan berbagai direktorat jenderal di bawah naungan Kementerian PU, memastikan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
Saat meninjau Sekolah Rakyat di Wonosobo, Jumat (15/5/2026), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa secara total terdapat 93 sekolah rakyat yang menjadi prioritas pembangunan. Satgas ini memiliki mandat utama untuk menyelesaikan pembangunan sekolah-sekolah yang belum rampung, dengan perkiraan jumlah yang masih tertinggal sekitar 20-an sekolah. "Satu menyelesaikan 93 ini yang belum selesai, yang masih tertinggal ya. Tinggal mungkin sekitar 20-an kali, ya," tegasnya.
Lebih lanjut, Menteri PU menyoroti pentingnya percepatan proses tender untuk sekolah rakyat. Ia menargetkan agar seluruh tender dapat diselesaikan dan pembangunan dimulai pada Desember 2026, terutama untuk sekolah-sekolah yang lahannya sudah siap. "Terus kita harus percepatan juga di 2026 ini harus mulai tender karena ada beberapa sekolah rakyat yang ditargetkan selesai di Desember. Yang sudah lahannya siap nggak ada masalah segera tender," jelasnya.
Pembentukan satgas ini juga dilatarbelakangi oleh kekecewaan Dody Hanggodo terhadap kinerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis, yang dinilainya memikul beban terlalu berat. Menurut Dody, direktorat tersebut menjadi pusat penampungan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan sekolah rakyat, sekolah pendidikan profesi guru (SPPG), pembangunan rumah sakit, dan berbagai proyek strategis lainnya. "Jadi satgas itu karena saya melihat dan saya kecewa dengan kinerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis kan. Jadi masalahnya gini loh. Ini namanya juga Perencanaan Strategis kan. Jadi semua program prioritas pemerintah tumplek-blek di sini gitu," ungkapnya. Ia merasa bahwa dengan banyaknya program yang ditangani, efektivitas kerja direktorat tersebut menjadi terganggu.
Satgas Sekolah Rakyat ini akan dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Struktur satgas ini akan mencakup perwakilan dari berbagai direktorat jenderal terkait, seperti Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga. Kolaborasi lintas direktorat jenderal ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif terhadap kendala yang dihadapi dalam pembangunan sekolah rakyat. Bahkan, Dody Hanggodo tidak menutup kemungkinan untuk menjajaki kerja sama dengan pihak lain, termasuk TNI, jika diperlukan untuk mempercepat penyelesaian proyek. "Satgas itu akhirnya diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi, satgas ini semua yang terkait di situ semua. Ada sumberdaya air, ada ada cipta karya, ada bina marga, semua di situlah. Bahkan kalau diperlukan, saya bisa bicara dengan misalnya dengan TNI, misalnya," pungkasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan semua anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui pembangunan sekolah rakyat yang memadai.
