Nilai tukar rupiah terus anjlok terhadap dolar Amerika Serikat (AS), mencapai rekor terendah sepanjang masa (all-time low) di level Rp 17.645 per dolar AS pada Senin, 18 Mei 2026, pukul 10.50 WIB. Pelemahan 1,17% pada hari itu melanjutkan tren negatif mata uang Garuda, yang kini telah terdepresiasi 5,99% secara year-to-date sejak awal 2026. Sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dimulai pada Oktober 2024, rupiah telah mengalami pelemahan signifikan sebesar 12%, bergeser dari kisaran Rp 15.400 menjadi Rp 17.600-an.
Tekanan terhadap rupiah ini dipicu oleh beberapa faktor, yang paling menonjol adalah lonjakan harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah mendorong investor untuk beralih ke aset safe haven seperti dolar AS. Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah yang signifikan dan penguatan indeks dolar secara langsung berdampak pada tingginya kebutuhan dolar di Indonesia, mengingat negara ini mengimpor sekitar 1,5 juta barel minyak mentah per hari. Ketergantungan pada impor minyak inilah yang membuat rupiah rentan terhadap gejolak harga energi global.
Selain faktor eksternal, pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 16 Mei, juga dinilai memperdalam pelemahan rupiah. Presiden dianggap menanggapi santai pelemahan rupiah dengan alasan tidak berdampak pada masyarakat desa. Pernyataan ini, menurut Ibrahim Assuaibi, dijadikan alasan oleh para investor di pasar untuk melakukan pembelian dolar, yang pada gilirannya semakin menekan nilai tukar rupiah. Ibrahim menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan kebingungan pemerintah dalam menyikapi krisis ini.
Seharusnya, pemerintah, khususnya Presiden, memberikan masukan yang konstruktif mengenai bagaimana cara mengatasi pelemahan rupiah. Fokus seharusnya diarahkan pada kebutuhan minyak mentah yang tinggi, rencana implementasi B50 sebagai bahan bakar campuran, dan strategi penanganan krisis untuk mengembalikan penguatan rupiah. Namun, Ibrahim menyayangkan bahwa alih-alih memberikan solusi, Presiden justru terkesan memberikan pernyataan yang dianggap sebagai "olok-olok" di tengah situasi ekonomi yang krusial.
Situasi ini menciptakan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, Indonesia memiliki kebutuhan impor energi yang besar, sementara di sisi lain, pernyataan dari pimpinan tertinggi negara justru memberikan sinyal yang kurang tepat kepada pasar keuangan internasional. Pelemahan rupiah yang terus berlanjut ini berpotensi mengerek inflasi, terutama untuk barang-barang impor, dan membebani neraca perdagangan. Para pelaku pasar akan terus mencermati langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan memulihkan kepercayaan investor.
