Jakarta – Nilai tukar rupiah yang menembus Rp 17.700 per dolar AS belakangan ini memicu kekhawatiran publik, bahkan muncul narasi yang menyamakannya dengan krisis 1998. Namun, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan adanya kesalahpahaman dalam membandingkan kondisi rupiah saat ini dengan krisis moneter akhir Orde Baru.
Misbakhun menjelaskan bahwa pada 1998, rupiah yang mencapai Rp 17.000-an bahkan mendekati Rp 19.000, berangkat dari angka awal yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp 2.000 per dolar AS. "Saat ini rupiah Rp 17.000 berangkat dari angka Rp 16.800-Rp 16.900 per dolar AS dan melalui proses volatilitas yang terjaga," ujarnya saat Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Perbedaan signifikan lainnya terletak pada persentase pelemahan. Depresiasi nilai tukar rupiah saat ini diperkirakan hanya sekitar 5 persen. Sebaliknya, pada masa krisis 1998, rupiah mengalami kejatuhan ratusan persen, tepatnya sekitar 750 persen. "Ini yang harus dipahamkan oleh kita semua kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat memahami ‘oh rupiah ini’, ‘oh rupiah itu’, dan kemudian psikologis mereka seakan-akan ada krisis yang menghantui kita," tegas Misbakhun. Ia menekankan pentingnya edukasi publik agar tidak terjebak dalam persepsi yang keliru dan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu.
Pandangan Misbakhun diperkuat oleh Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh dari jurang krisis 1998, sebagaimana tercermin dari berbagai data ekonomi yang dirilis. "Kalau kita melihat angka-angka data ekonomi, jauh dari situasi krisis," ungkap Juda.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan kuat sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I 2026. Tingkat inflasi pun relatif terkendali di angka 2,42 persen (yoy) per April 2026.
Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, tercatat berada di atas 5 persen, yaitu 5,52 persen. Juda menjelaskan bahwa angka konsumsi rumah tangga yang di atas 5 persen merupakan indikasi kuat bahwa ekonomi tidak sedang dalam kondisi lemah, berbeda dengan ketika angka tersebut berada di bawah 5 persen.
Realisasi pengeluaran pemerintah (government spending) juga menunjukkan pertumbuhan yang impresif sebesar 22 persen. "Angka-angka ini adalah bukti bahwa kebijakan fiskal bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tegas Juda.
Pemerintah juga telah menerapkan strategi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih merata di setiap kuartal tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Strategi ini memastikan APBN benar-benar berfungsi sebagai engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, data ekonomi yang ada memberikan gambaran bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kokoh dibandingkan saat krisis 1998, dan pelemahan rupiah yang terjadi bersifat fluktuatif dalam batas kewajaran.
