Presiden RI Prabowo Subianto kembali menuai kritik tajam atas pernyataannya terkait pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berargumen bahwa anjloknya rupiah tidak berdampak riil bagi masyarakat pedesaan karena mereka tidak menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari. Namun, argumen ini dibantah keras oleh Pengamat Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Bhima menekankan bahwa Prabowo perlu mempelajari dasar-dasar ekonomi, yang dikenal sebagai "Economics 101".
Bhima menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah memiliki dampak signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pedesaan. Keterkaitan antara nilai tukar dan biaya hidup, meskipun tidak langsung, tetap ada. Ia menyoroti bahwa meskipun ada subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang menahan kenaikan harga, dampak pelemahan rupiah akan tetap menjalar.
"Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa. Karena seolah-olah sekarang semua bisa ditahan dengan adanya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), harga BBM enggak naik gitu ya, juga subsidi LPG," ujar Bhima.
Indonesia saat ini semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global dibandingkan pada era krisis finansial Asia 1998. Pada tahun 1998, saat harga minyak tanah melonjak, masyarakat masih bisa beralih menggunakan kayu bakar. Situasi berbeda dihadapi saat ini. "Tapi sekarang kayu bakarnya dari mana? Maka transmisi dari krisis energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah efek yang mematikan bagi LPG dan harga-harga kebutuhan pokok," terangnya.
Lebih lanjut, Bhima mengungkapkan bahwa masyarakat desa tidak luput dari dampak penggunaan barang-barang impor. Seiring dengan pelemahan rupiah, harga barang-barang impor yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, mulai dari ponsel, kendaraan bermotor, komponen elektronik, mesin cuci, hingga pupuk, akan ikut terpengaruh. "Memangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphone-nya, kendaraan bermotornya, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. Pupuk pun, harga pupuk yang ada di sentra-sentra pertanian kalau rupiahnya makin lama makin melemah, juga akan terpengaruh. Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan," jelasnya.
Dampak pelemahan rupiah tidak hanya berhenti pada kenaikan harga barang. Bhima juga menyoroti potensi meluasnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia memperingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat menyebabkan PHK massal di perkotaan, yang kemudian akan membanjiri desa dengan pengangguran baru, menambah beban ekonomi desa. "Jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, (berpotensi terjadi) PHK massal. Desa akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa," tegasnya.
Bhima menyayangkan sikap Prabowo yang dianggap terlalu meremehkan situasi pelemahan rupiah. Menurutnya, seorang pemimpin negara seharusnya mempersiapkan diri dan publik menghadapi kondisi terburuk, bukan justru terkesan menantang tanpa persiapan yang matang. "Jadi kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang yang harusnya di banyak negara pemimpin-pemimpinnya itu mempersiapkan kondisi yang terburuk dengan stimulus, mempersiapkan publik. Nah di Indonesia ini seolah justru menantang, menantang tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap-sikap dan cara komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan," ujarnya.
