Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memberikan jaminan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan berdampak pada ketersediaan listrik nasional maupun pasokan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah secara proaktif mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi potensi gangguan akibat fluktuasi global. Upaya utama yang digencarkan meliputi percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), program dedieselisasi, serta penguatan pasokan energi domestik.
Kementerian ESDM saat ini sedang memprioritaskan penyusunan rancangan peraturan presiden yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan PLTS dengan target ambisius mencapai 100 gigawatt (GW). Selain itu, pemerintah juga telah memulai persiapan komprehensif untuk proyek skala besar ini, mencakup identifikasi kebutuhan lahan, pengembangan infrastruktur transmisi yang memadai, hingga integrasi yang mulus dengan sistem kelistrikan nasional. "Yang pertama terkait dengan kelistrikan. Kita berusaha memperkuat sistem kelistrikan secara nasional. Di antaranya adalah eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100 gigawatt," ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Percepatan pembangunan PLTS ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk meningkatkan kemandirian energi dengan mengandalkan energi domestik, khususnya dari sumber energi baru terbarukan. Kementerian ESDM juga aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat regulasi yang diperlukan, mengingat proyek PLTS 100 GW ini melibatkan proses perizinan dan pembangunan yang sangat besar.
Tahap awal pembangunan PLTS sebesar 17 GW, yang akan dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS) berkapasitas sekitar 33 GW, kini sedang dalam persiapan. Kementerian ESDM berkolaborasi erat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan strategis di Pulau Jawa. Lahan ini akan diverifikasi lebih lanjut bersama PT PLN (Persero) guna mendukung pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur pendukungnya. "Jadi nanti secara infrastruktur, yang terkait dengan transmisi dan ketersediaan gardu induk, harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang dibangun di 24 ribu hektare ini," jelas Yuliot.
Selain PLTS, program dedieselisasi juga memegang peranan krusial dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penggantian akan difokuskan pada penggunaan gas alam dan energi baru terbarukan.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan percepatan realisasi program PLTS dan dedieselisasi dapat tercapai dalam kurun waktu tiga tahun. Saat ini, konsolidasi program tengah dilakukan secara intensif untuk menekan penggunaan BBM dalam operasional pembangkit listrik.
Kementerian ESDM juga tengah mempercepat penyelesaian sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), salah satunya adalah PLTA Batang Toru yang memiliki kapasitas sekitar 500 megawatt. Proyek ini sempat mengalami kendala akibat bencana di Sumatra, yang mengharuskan relokasi delapan tiang transmisi ke kawasan hutan produksi. Untuk mengatasi hambatan ini, Kementerian ESDM telah mengajukan percepatan izin kepada Kementerian Kehutanan agar proses relokasi tiang transmisi dapat segera dilaksanakan. Penguatan pembangkit energi baru terbarukan secara keseluruhan dinilai akan menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih andal dan minim risiko gangguan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. "Walaupun ada fluktuasi rupiah, ini tidak akan mengganggu ketersediaan energi listrik khususnya," pungkas Yuliot.
