Presiden Prabowo Subianto menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus Rp 17.500, namun menekankan fluktuasi ini tidak perlu dikhawatirkan masyarakat desa. Pandangan ini dibantah oleh pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, yang menyatakan pelemahan rupiah berdampak pada seluruh warga Indonesia, baik di kota maupun desa, akibat ketergantungan pada impor bahan baku dan barang jadi. Meskipun warga desa tidak bertransaksi langsung dengan dolar, harga barang-barang impor seperti pakaian, elektronik, dan kendaraan tetap akan terpengaruh, membebani kelas bawah. Gigih juga menyoroti regulasi yang memberatkan pelaku usaha dan menyarankan deregulasi sebagai jalan keluar untuk memperbaiki nilai tukar.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, senada dengan Gigih, menegaskan bahwa integrasi ekonomi global membuat dampak pelemahan rupiah menjalar hingga ke desa. Kebutuhan pokok seperti LPG, pupuk, kendaraan, dan elektronik yang sebagian merupakan barang impor akan mengalami kenaikan harga. Bhima mengkritik pemerintah yang terkesan menantang situasi tanpa persiapan mitigasi, berbeda dengan pemimpin negara lain yang menyiapkan skenario terburuk di tengah ketidakpastian global. Ia mengingatkan pelemahan rupiah sebesar 7% dalam setahun terakhir adalah alarm serius yang dapat berdampak pada investasi, ketenagakerjaan, dan berpotensi menimbulkan PHK massal yang akan membebani desa.
Akademisi FEB UGM, Rijadh Djatu Winardi, merinci dampak pelemahan rupiah jika terus berlanjut. Pertama, harga kebutuhan pokok akan naik akibat lonjakan harga bahan baku impor. Kedua, biaya transportasi dan kesehatan juga akan meningkat karena ketergantungan pada bahan bakar dan obat-obatan impor. Ketiga, beban subsidi energi dan utang luar negeri akan membengkak, mengurangi pembiayaan untuk sektor penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.
Di sisi lain, Dosen FEB UGM, Eddy Junarsin, melihat potensi positif pelemahan rupiah bagi produk Indonesia di pasar internasional, membuatnya lebih kompetitif dan berpotensi meningkatkan ekspor serta lapangan kerja baru. Hal ini juga dapat memicu investasi asing langsung (FDI), kecuali bagi industri yang sangat bergantung pada impor. Namun, industri seperti energi, pangan impor, serta mesin dan alat berat akan terdampak negatif karena biaya produksi yang semakin mahal. Dosen FEB Universitas Andalas, Dr. Hefrizal Handra, menambahkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga, namun situasi ini merupakan ujian serius yang memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar, kredibilitas fiskal, dan penguatan struktur ekonomi agar tidak berkembang menjadi krisis.
