Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan pada perdagangan Jumat (8/5/2026), ditutup pada level Rp17.357 per dolar AS, merosot 24 poin atau 0,14 persen dari penutupan sebelumnya di Rp17.333 per dolar AS. Analis Bank Woori Saudara, Rully Nova, menilai pelemahan ini dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Selat Hormuz. Sentimen global yang kembali memburuk ini turut mengguncang mata uang di kawasan, termasuk rupiah.
Sebelumnya, pada Jumat sore (24/4/2026), rupiah sempat menguat pada level Rp17.268 per dolar AS. Namun, tekanan global yang meningkat kembali memengaruhi pergerakan mata uang domestik. Pemerintah mengakui bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS memang dipicu oleh faktor eksternal tersebut.
Menurut Rully, rupiah pada perdagangan Jumat pagi diperkirakan menguat terbatas dalam rentang Rp17.320 hingga Rp17.370 per dolar AS, seiring dengan indikasi meredanya tekanan terhadap mata uang domestik. Namun, gejolak di pasar global kembali memengaruhi pergerakan rupiah setelah harga minyak melonjak akibat meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. "Faktor global kembali memengaruhi dengan naiknya harga minyak setelah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz meningkat akibat aksi balasan militer AS terhadap Iran," ujar Rully di Jakarta, Jumat.
Mengutip laporan Sputnik, Juru Bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menyatakan bahwa AS telah melanggar gencatan senjata dengan menyerang sejumlah wilayah Iran. Serangan tersebut meliputi pantai Pelabuhan Khamir, Kota Sirik, Pulau Qeshm, serta dua kapal Iran. Sebagai respons, angkatan bersenjata Iran membalas dengan menyerang kapal perang AS di sebelah timur Selat Hormuz dan selatan Pelabuhan Chabahar. Serangan balasan Iran ini dilaporkan menyebabkan kerusakan signifikan pada kapal perang AS.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus memantau pergerakan pasar secara ketat. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas global yang masih tinggi. Upaya koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter diharapkan dapat meredam dampak negatif dari gejolak eksternal terhadap perekonomian nasional. Situasi di Selat Hormuz menjadi perhatian utama karena kawasan tersebut merupakan jalur penting bagi pasokan minyak dunia, sehingga ketegangan di sana dapat berdampak luas pada pasar energi dan keuangan global.
