Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti ancaman nyata terhadap industri nasional akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini, menurut Faisal, secara signifikan menambah beban biaya produksi dari berbagai aspek. Peningkatan biaya produksi ini tidak hanya bersumber dari pelemahan mata uang, tetapi juga diperparah oleh disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku di negara-negara pemasok.
Faisal menjelaskan bahwa pelemahan rupiah semakin memperberat beban produksi, ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik dan asuransi akibat gangguan rantai pasok global. Dampak ini terasa sangat signifikan bagi industri-industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor bahan baku. Sektor-sektor seperti kimia, farmasi, makanan, dan minuman menjadi yang paling rentan terhadap gejolak ini. Ketika biaya produksi meningkat, naluri pelaku industri adalah mencari cara untuk melakukan efisiensi. Salah satu langkah efisiensi yang paling mungkin diambil adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.
Lebih lanjut, Faisal memperingatkan bahwa dampak pelemahan rupiah bisa menjadi lebih parah jika tren ini diikuti dengan penurunan permintaan pasar. Penurunan permintaan ini sendiri dipicu oleh lesunya daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, industri mungkin terpaksa menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai salah satu opsi untuk mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. "Kalau penjualan itu turun, otomatis mengurangi jumlah tenaga kerja. Jadi memang ada potensi PHK," tegas Faisal.
Menghadapi situasi yang penuh tantangan ini, Faisal memberikan saran kepada para pelaku industri. Ia menyarankan agar industri dapat melakukan mitigasi dampak dengan mencari alternatif pasokan bahan baku yang bersumber dari dalam negeri, apabila hal tersebut memungkinkan. Diversifikasi sumber pasokan dapat menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.
Sementara itu, peran pemerintah juga sangat krusial dalam menstabilkan kondisi ekonomi. Faisal menekankan bahwa pemerintah harus mampu menjaga stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Disiplin fiskal menjadi kunci penting dalam mengelola keuangan negara, serta perbaikan tata kelola pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan atau setidaknya menjaga kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia dan memperkuat kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan gejolak ekonomi dapat diminimalisir dan potensi PHK dapat dikurangi. Stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor adalah fondasi penting untuk pertumbuhan industri dan kesejahteraan tenaga kerja.
