Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah sedang dalam tahap akhir persiapan untuk menaikkan tarif royalti dan bea keluar bagi sejumlah komoditas tambang. Kebijakan ini ditargetkan akan mulai berlaku pada awal Juni 2026. Purbaya menyatakan bahwa seluruh proses pembahasan terkait kenaikan pungutan di sektor pertambangan telah selesai, dan saat ini pemerintah hanya menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukumnya.
"Diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan. Mungkin mulai berlaku awal Juni," ujar Purbaya dalam sebuah taklimat media yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2026. Meskipun belum ada rincian spesifik mengenai komoditas mana saja yang akan terkena dampak kenaikan ini, Purbaya mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut bersifat luas. "Across the board itu semua barang tambang," katanya, mengacu pada hasil diskusi yang telah dilakukan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pungutan akan diberlakukan untuk berbagai jenis hasil tambang, bukan hanya komoditas tertentu.
Pemerintah masih mencermati proses finalisasi aturan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan. Waktu pemberlakuan kebijakan ini sangat bergantung pada kelancaran dan kecepatan proses penerbitan PP. Kenaikan royalti dan bea keluar ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memperketat aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) guna memastikan dana hasil ekspor tetap tersimpan dan berputar di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan devisa negara.
Purbaya menegaskan bahwa persiapan kebijakan ini dilakukan secara komprehensif, melibatkan koordinasi antar kementerian terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kas negara. Kenaikan pungutan ini juga diharapkan dapat mendorong efisiensi dan praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab, mengingat adanya potensi peningkatan biaya produksi bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan.
Selain kenaikan royalti dan bea keluar, pemerintah juga sedang mengkaji berbagai instrumen lain untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yang ambisius di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan sektor pertambangan dapat memberikan sumbangsih yang lebih signifikan terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kepastian waktu pelaksanaan akan segera diumumkan setelah Peraturan Pemerintah resmi diterbitkan.
