Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pada kuartal I-2026 mencapai Rp 815 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 31,4% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini melebihi realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 627,8 triliun. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat yang melonjak 47,7% menjadi Rp 610,3 triliun, dari Rp 413,2 triliun pada kuartal I-2025.
Secara rinci, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 281,2 triliun, naik 43,4% yoy. Belanja non K/L juga mengalami peningkatan substansial sebesar 51,5% yoy, mencapai Rp 329,1 triliun. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 204,8 triliun atau 29,5% dari total APBN, menunjukkan sedikit penurunan 1,1% dibandingkan kuartal I-2025 yang sebesar Rp 207,1 triliun.
Analisis lebih dalam pada belanja K/L menunjukkan bahwa belanja modal mengalami lonjakan paling impresif, yaitu sebesar 36,7%. Belanja modal naik dari Rp 25,9 triliun pada kuartal I-2025 menjadi Rp 35,4 triliun pada kuartal I-2026. Kenaikan ini sejalan dengan apresiasi Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, yang menilai belanja pemerintah pada kuartal I-2026 cukup tinggi, khususnya pada pos belanja modal atau investasi negara.
Faisal menyatakan bahwa realisasi belanja modal ini selaras dengan kenaikan investasi nasional. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam mengalokasikan dana untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. "Kalau lihat dari investasi pembelian barang modal baik pemerintah maupun juga swasta memang mengalami peningkatan," ujar Faisal.
Meskipun demikian, Faisal mengingatkan pentingnya menjaga belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama dampak dari konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diperkirakan akan semakin terasa. Ia menyoroti bahwa efisiensi belanja akan mulai dijalankan secara masif pada kuartal II, yang berpotensi menimbulkan tekanan lebih besar. "Di kuartal kedua itu tekanannya akan jadi besar. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif," tuturnya.
Oleh karena itu, efektivitas dan ketepatan sasaran menjadi kunci utama dalam setiap realisasi belanja pemerintah. Program-program yang dijalankan harus mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan maupun percepatan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. "Perlu diperhatikan itu adalah efektivitas program. Program pemerintah di lapangan itu bagaimana dia mencapai efektivitas baik dalam hal pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan maupun pertumbuhan ekonomi," pungkasnya. Pengelolaan belanja yang cermat dan terarah akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan bangsa.
