Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Auditorium Kementerian PU. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tercapai dan siap digunakan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Dody Hanggodo, mewakili Menteri PU, melalui Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kuswara, menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif negara untuk memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan. "Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem," ujar Kuswara.
Berdasarkan data yang dipaparkan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II mencakup 93 lokasi di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Seluruh lokasi tersebut saat ini dalam tahap konstruksi dengan progres fisik rata-rata mencapai 57% per 19 Mei 2026. Kementerian PU menargetkan penyelesaian pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II pada tanggal 20 Juni 2026. Untuk memastikan percepatan ini, Menteri PU secara langsung melakukan pengawasan di lapangan.
Sebagai bentuk komitmen, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi. Sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dan bekerja dalam tiga shift untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.
Deputi IV KSP, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menekankan pentingnya rapat koordinasi ini untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan agar target sesuai jadwal tercapai. KSP juga menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan harus tetap menjaga kualitas hasil pembangunan dan kesiapan operasional. "Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional," kata Fadjar.
KSP mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan proses verifikasi lapangan yang telah dilakukan, termasuk verifikasi di 22 lokasi SR dan tiga kali Rakor lintas sektor. Fadjar menambahkan, "Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah. Program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin, serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil."
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran Kemensos, serta perwakilan penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
