Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan sekolah rakyat, dengan target 53 unit selesai bulan ini. Menteri PU Dody Hanggodo melaporkan progres Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2026 kepada Komisi V DPR RI, Selasa (2/6/2026). Program Sekolah Rakyat mendapatkan alokasi anggaran terbesar, Rp 19,95 triliun, untuk pembangunan 100 unit tahun ini. Saat ini, 93 unit dalam pengerjaan dan 7 unit dalam tender, dengan progres fisik 67,50% dan keuangan 44,33%. Dody menegaskan, 53 unit dipastikan rampung bulan Juni 2026.
Selain sekolah rakyat, program prioritas lain juga menunjukkan perkembangan signifikan. Penanganan irigasi daerah dengan pagu Rp 350 miliar telah mencapai progres fisik 82,73% dan keuangan 38,36%, menargetkan cakupan 19.760 hektare. Revitalisasi madrasah menyasar 856 unit, dengan progres fisik 41,88%.
Program Penanganan Jalan Daerah memiliki pagu Rp 2,9 triliun, dengan realisasi fisik 75,1% dan keuangan 59,49%. Sementara itu, kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Wanam dialokasikan Rp 3,23 triliun, dengan progres fisik 12,67% dan keuangan 2,63%.
Untuk menuntaskan seluruh target pembangunan, Kementerian PU mengajukan tambahan anggaran Rp 34,33 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Permohonan ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat resmi tertanggal 22 Mei 2026. Anggaran tambahan ini krusial untuk memastikan kelancaran dan penyelesaian berbagai program infrastruktur prioritas nasional, termasuk percepatan pembangunan sekolah rakyat yang menjadi fokus utama dalam laporan tersebut.
Pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dengan selesainya 53 unit sekolah pada bulan Juni 2026, diharapkan akan semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Selain itu, progres pada program irigasi daerah menunjukkan bahwa Kementerian PU serius dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Peningkatan infrastruktur irigasi akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Begitu pula dengan revitalisasi madrasah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan keagamaan.
Penanganan jalan daerah yang terus digenjot juga akan mempermudah konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Wanam, meskipun masih dalam tahap awal, memiliki potensi besar untuk menciptakan kemandirian di sektor-sektor vital tersebut.
Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 34,33 triliun menunjukkan skala ambisius dari program-program yang dijalankan oleh Kementerian PU. Anggaran ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan untuk menyelesaikan seluruh target pembangunan yang telah ditetapkan. Keterbukaan dalam melaporkan progres dan kebutuhan anggaran kepada DPR menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Kementerian PU terus berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Fokus pada sekolah rakyat, irigasi, madrasah, jalan daerah, serta kawasan swasembada menunjukkan pendekatan holistik dalam pembangunan nasional. Keberhasilan program-program ini akan sangat bergantung pada alokasi anggaran yang memadai dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. (hrp/hal)
