Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara agresif mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Langkah ini bertujuan fundamental untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses ke daerah-daerah terpencil, serta secara signifikan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di provinsi paling timur Indonesia ini. Alokasi anggaran sebesar Rp337,83 miliar telah disiapkan oleh pemerintah pada tahun 2026 untuk mendanai pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang vital di seluruh wilayah DOB Papua.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menekankan bahwa pembangunan jalan dan jembatan merupakan fondasi krusial yang akan menjadi tulang punggung dalam upaya mempercepat konektivitas. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga membuka akses penting menuju pusat-pusat pemerintahan yang baru terbentuk dan sentra-sentra ekonomi baru yang berpotensi tumbuh di Papua. "Konektivitas yang baik akan menjadi katalisator utama dalam memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar yang esensial, serta memperkuat integrasi wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis yang unik," ujar Dody dalam keterangan tertulis yang dirilis di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026.
Hingga tanggal 18 Mei 2026, realisasi anggaran yang telah terserap untuk pembangunan jalan dan jembatan di DOB Papua telah mencapai Rp56,03 miliar, yang setara dengan 16,58 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, progres fisik dari proyek-proyek pembangunan ini telah mencapai 20,56 persen, menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik dalam pelaksanaannya.
Salah satu proyek strategis yang sedang dalam tahap pengerjaan adalah rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik – Kampung SP 9 – SP 3 Salor di wilayah Papua Selatan. Pengerjaan ini mencakup dua segmen utama, yaitu Segmen 3 dengan panjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer. Kedua segmen jalan ini memiliki peran strategis sebagai akses vital yang menghubungkan kawasan pemerintahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tengah dikembangkan di wilayah tersebut.
Selain itu, Kementerian PU juga tengah fokus pada pembangunan Jalan Kali Bumi – Bandara Karadiri dengan panjang 1,27 kilometer, yang saat ini progres fisiknya telah mencapai 29,48 persen. Di wilayah Papua Tengah, pembangunan Jalan Waroki – Kali Bumi (Bandara Baru) sepanjang 4,13 kilometer juga sedang berjalan. "Kehadiran ruas-ruas jalan ini akan memberikan peningkatan signifikan terhadap aksesibilitas menuju infrastruktur transportasi udara, sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah yang selama ini mungkin terhambat," jelas Dody.
Untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang sudah ada, Kementerian PU juga giat melakukan pelebaran Jalan Batas Kota Nabire – Wanggar sepanjang 7,25 kilometer. Progres fisik pada proyek pelebaran jalan ini telah mencapai 39,64 persen. Ruas jalan ini memegang peranan penting sebagai koridor utama untuk mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang di kawasan Nabire dan daerah sekitarnya.
Tidak hanya pembangunan jalan, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada pembangunan jembatan. Pembangunan Jembatan Kali Bumi Bawah sepanjang 100 meter sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan jaringan transportasi dan melancarkan konektivitas antarwilayah. Jembatan ini diharapkan dapat mengatasi kendala geografis yang selama ini menjadi tantangan utama dalam mobilitas.
Secara keseluruhan, anggaran yang dikelola oleh Kementerian PU untuk pembangunan DOB Papua pada Tahun Anggaran 2026 mencapai total Rp1,17 triliun. Angka ini mencakup berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah DOB. Dukungan pembangunan DOB Papua tidak hanya berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga, tetapi juga melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kolaborasi antar direktorat jenderal ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang krusial, yang pada akhirnya akan mendukung pelayanan publik dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di DOB Papua.
Dody Hanggodo menyampaikan harapannya bahwa peningkatan konektivitas yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur ini akan menjadi pendorong utama bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di DOB Papua. Selain itu, diharapkan juga akan terbuka lebih banyak peluang investasi baru, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh wilayah DOB Papua.
