Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan keprihatinan mendalam atas lambatnya progres proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan baru mencapai 58-59%, jauh dari target penggunaan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Dody bahkan melontarkan tudingan adanya pejabat di kementeriannya yang melakukan "pekerjaan tidak terpuji" yang menghambat kelancaran proyek. Ia menyebutkan bahwa instruksi dan solusi yang telah diberikannya sejak awal tidak dijalankan secara serius oleh jajarannya, menyebabkan penanganan kendala teknis menjadi tertunda.
Menurut Dody, seharusnya berbagai hambatan teknis dapat diselesaikan pada periode Januari-Februari 2026. Namun, akibat penanganan yang terlambat, progres pembangunan sekolah rakyat pun ikut tertinggal. Ia tidak segan mengakui bahwa keterlambatan ini di luar prediksinya, mengingat komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Sebagai konsekuensi, beberapa pejabat harus diberhentikan dari jabatannya. Dody mengungkapkan bahwa ia sering kali harus turun tangan langsung untuk memantau dan memberikan solusi, yang terkadang dianggap remeh atau bahkan diabaikan oleh stafnya. Ia menyayangkan solusi-solusi tersebut, yang sebenarnya sudah pernah disampaikan, dianggap sekadar candaan sehingga tidak diindahkan.
Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya beberapa kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melampaui jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menekankan agar sekolah rakyat siap digunakan pada Juni 2026. Dody menyoroti bahwa ada kontrak yang baru selesai pada Juli, bahkan ada yang baru selesai pada Oktober, yang berarti siswa tidak dapat segera menggunakan fasilitas tersebut. Akibat dari berbagai persoalan ini, Dody mengaku telah melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Sejumlah pejabat, mulai dari level Eselon I hingga Kepala Balai, telah diganti dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Meskipun demikian, Dody masih optimis. Dari total 93 sekolah rakyat yang dibangun, ia menargetkan 88 sekolah akan selesai pada bulan Juni. Namun, ia mencatat beberapa titik pembangunan yang progresnya masih sangat rendah, di antaranya berlokasi di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi para siswa yang seharusnya dapat segera menempati sekolah baru mereka untuk memulai tahun ajaran baru. Menteri Dody menekankan pentingnya penyelesaian proyek ini demi kelancaran pendidikan dan untuk memenuhi harapan masyarakat serta arahan dari Presiden. Perombakan internal ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kinerja dan memastikan proyek strategis ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
