Jakarta – Proyek Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dinilai setengah mangkrak oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan dari target 93 unit sekolah baru mencapai 58-59%, jauh dari target penggunaan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Dody menyayangkan adanya "pekerjaan tidak terpuji" yang dilakukan jajarannya, meski tidak merinci tindakan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa berbagai arahan dan solusi teknis yang telah diberikan sejak awal proyek, seharusnya mampu mengantisipasi hambatan. Namun, instruksi tersebut tidak dijalankan dengan serius, menyebabkan penanganan kendala lapangan tertunda.
Menurut Dody, berbagai kendala teknis seharusnya sudah terselesaikan pada Januari-Februari 2026. Keterlambatan penanganan inilah yang menyebabkan progres pembangunan Sekolah Rakyat ikut tertinggal. Akibatnya, beberapa pejabat terpaksa diberhentikan. Dody mengakui bahwa pembangunan Sekolah Rakyat berjalan di luar prediksinya. Ia menilai, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, keterlambatan seperti ini seharusnya tidak terjadi. Ia pun harus turun tangan langsung, tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan solusi yang belum atau tidak pernah dipikirkan oleh jajarannya. Solusi-solusi tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan, namun dianggap remeh atau dianggap bercanda oleh para bawahannya, sehingga tidak diindahkan.
Lebih lanjut, Dody mengungkapkan bahwa ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru. Padahal, Presiden Prabowo Subianto meminta agar Sekolah Rakyat siap digunakan pada Juni 2026. "Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," tegas Dody.
Akibat persoalan tersebut, Dody mengaku melakukan perombakan besar-besaran di internal Kementerian PU. Sejumlah pejabat, mulai dari Eselon I hingga Kepala Balai, diganti untuk mempercepat penyelesaian proyek. Hingga 20 Mei 2026, realisasi pembangunan 93 Sekolah Rakyat baru mencapai sekitar 58-59%. Beberapa titik pembangunan menunjukkan progres terendah, seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Meski demikian, Dody yakin 88 sekolah rakyat akan selesai pada bulan Juni 2026.
