Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya telah menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun. Kebocoran pendapatan negara akibat praktik ini mencapai US$ 900 miliar atau setara Rp 15.400 triliun. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di DPR RI.
Prabowo menjelaskan bahwa under invoicing, undercounting, dan transfer pricing telah merugikan negara selama 34 tahun. Ia menyoroti bahwa meskipun Indonesia hampir selalu mencatat surplus perdagangan, surplus tersebut tidak sepenuhnya tercermin pada kekuatan ekonomi nasional. "US$ 900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau US$ 900 miliar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini," ujarnya, menegaskan bahwa praktik tersebut adalah fakta di lapangan.
Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menunjukkan hal serupa. Selama 22 tahun, Indonesia mencatat keuntungan US$ 436 miliar, namun pada saat yang sama terjadi arus keluar dana sebesar US$ 343 miliar. Prabowo menekankan bahwa praktik ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal negara, membuat anggaran pemerintah terasa tidak pernah cukup. "Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini selalu anggaran tidak cukup dan tidak kuat," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa under invoicing merupakan bentuk penipuan di mana nilai ekspor yang sebenarnya tidak dilaporkan. Sebagai contoh, Prabowo menyebutkan praktik manipulasi ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Barang yang dikirim sebenarnya lebih banyak daripada yang tercantum dalam dokumen resmi. "Katakanlah kita bohong di pelabuhan Indonesia, kita kirim 10 ribu ton batu bara hanya dilaporkan 5 ribu ton," tegasnya. Praktik ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prabowo berjanji akan menindak tegas praktik ilegal ini demi memperkuat keuangan negara dan meningkatkan kualitas layanan publik.
