Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2027. Dalam pidato Pembicaraan Pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, Prabowo menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Presiden menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga kisaran 6%-6,5% pada tahun 2027. Target ini merupakan revisi positif dari sasaran sebelumnya yang berada di level 6,5%-7,5%. Penurunan ini diharapkan menjadi indikator utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang akan dijalankan pemerintah.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menjadi fokus utama. Targetnya adalah berada dalam rentang 4,30%-4,87%, lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang berkisar antara 4,44%-4,96%. Upaya pembukaan lapangan kerja besar-besaran akan menjadi prioritas. Pemerintah menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81% pada tahun 2027, naik signifikan dari sekitar 35% pada tahun 2026. Peningkatan sebesar 5,81% ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kepastian pendapatan bagi lebih banyak pekerja.
Lebih lanjut, pemerintah juga menaruh perhatian pada isu ketimpangan ekonomi. Rasio gini, yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, ditargetkan menurun ke kisaran 0,362-0,367. Angka ini lebih rendah dari target sebelumnya yang berada di rentang 0,376-0,380. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kesenjangan antara kelompok terkaya dan termiskin tidak semakin melebar, bahkan harus terus diperjuangkan untuk menyempit. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Target-target ini menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi di tahun-tahun mendatang, dengan harapan dapat membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih merata.
