Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan makan siang dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026). Agenda pertemuan ini terungkap melalui pernyataan beberapa tamu yang hadir, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo kali ini adalah untuk melaporkan mengenai mekanisme kebijakan ekspor wajib melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Ini mau lapor mekanismenya. Nanti ya saya laporan dulu," ujar Rosan singkat kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan. Pernyataannya mengindikasikan adanya pembahasan mendalam terkait optimalisasi ekspor nasional melalui jalur BUMN, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian negara.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya menyiapkan data terkait praktik under invoicing yang diduga dilakukan oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit. "Ini jaga jaga-aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab. Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya (Presiden) saya akan jawab," tegas Purbaya. Ia menambahkan bahwa praktik manipulasi harga ini merugikan negara, di mana harga ekspor yang dilaporkan dari pelabuhan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan harga saat barang tiba di pelabuhan tujuan luar negeri.
Purbaya memberikan contoh konkret mengenai selisih harga yang cukup signifikan. Ia menuturkan ada satu perusahaan yang data komoditas ekspornya menunjukkan selisih hingga 57%. "Ada contohnya, nggak mau sebut perusahaannya ya saya. Jadi, ada dari Indonesia dikirim harganya US$ 2,6 juta impornya di sana US$ 4,2 juta jadi 57% bedanya," ungkap Purbaya. Ia juga membeberkan kasus yang lebih mengkhawatirkan, di mana selisih harga mencapai 200%. "Ada yang lebih gila lagi ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta di sana US$ 4 jutaan berubah harga 200%," jelasnya. Praktik under invoicing ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dari bea keluar dan pajak ekspor, serta mengaburkan nilai sebenarnya dari transaksi perdagangan internasional.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ekonomi strategis, termasuk upaya pemberantasan praktik manipulasi harga dalam sektor ekspor yang vital bagi Indonesia.
