Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka operasional 1.061 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026. Peresmian ini dilakukan setelah beliau meresmikan Museum Ibu Marsinah. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya momen ini sebagai tonggak bersejarah dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi desa dengan menyerap hasil produksi lokal, mendistribusikan produk ke wilayah lain, serta menyediakan produk bersubsidi bagi masyarakat. Keberadaan Kopdes ini didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai, termasuk gedung, gudang, sistem operasional, logistik, serta armada kendaraan seperti truk, pikap, dan kendaraan roda tiga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa peresmian ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekonomi di tingkat pedesaan. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo meresmikan sebuah instrumen keadilan ekonomi bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, 1.061 Kopdes Merah Putih telah siap beroperasi, meskipun jumlah bangunan fisik yang telah selesai secara keseluruhan mencapai 9.294 unit di seluruh Indonesia, dan angka ini terus bertambah setiap harinya. Laporan dari Agrinas Pangan menyebutkan bahwa rata-rata penambahan unit fisik bisa mencapai 150-200 unit per hari. Jawa Timur telah membangun 530 unit Kopdes yang tersebar di tujuh kabupaten, sementara Jawa Tengah memiliki 531 unit yang berlokasi di delapan kabupaten atau kota.
Untuk memastikan efektivitas operasional Kopdes Merah Putih, pemerintah juga tengah merekrut 30.000 manajer Kopdes dan 5.476 manajer untuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Para manajer ini akan berperan sebagai motor penggerak, mengawasi distribusi pangan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa. Program ini merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo. Target ambisius lainnya adalah 30.000 Kopdes akan beroperasi penuh sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, menandai percepatan implementasi program prioritas ini pada paruh kedua tahun 2026.
