Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Rabu (20/5/2026). Agenda utama rapat ini adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti bahwa pembacaan KEM-PPKF secara langsung oleh presiden merupakan sebuah tradisi baru. Sebelumnya, dokumen penting ini biasanya dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama presiden. "Pembacaan KEM-PPKF biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru," ungkap Misbakhun kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta.
KEM-PPKF yang akan disampaikan presiden ini menjadi titik awal krusial dalam pembahasan RAPBN 2027. Dokumen ini akan memuat berbagai asumsi makroekonomi fundamental yang menjadi pondasi kebijakan fiskal. Asumsi-asumsi tersebut meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang ditargetkan, nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta target produksi minyak dan gas bumi (lifting minyak dan gas bumi). "Ini adalah putaran awal RAPBN kita tahun 2027. Ini adalah sebuah tradisi baru (dibacakan presiden) dan tentunya begitu tradisi baru ini, orang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini," tambah Misbakhun.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kaitan antara pembacaan KEM-PPKF oleh presiden dengan kondisi pelemahan Rupiah, Misbakhun mengindikasikan adanya perhatian serius dari presiden. Ia berpendapat bahwa ketidakstabilan nilai tukar Rupiah bukanlah satu-satunya alasan presiden memutuskan untuk menyampaikan KEM-PPKF secara langsung. Lebih dari itu, presiden ingin menunjukkan komitmennya terhadap penyusunan APBN yang berlandaskan kebijakan yang sungguh-sungguh dan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat. "Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri ke KEM-PPKF, tetapi saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden," jelasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa ketidakpastian ekonomi global merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dan dikelola dengan bijak oleh pemerintah. Hal ini mencakup identifikasi peluang dan antisipasi terhadap berbagai risiko, baik dalam jangka pendek maupun menengah. "Situasi geopolitik saat ini memberikan sebuah indikator-indikator bahwa ketidakpastian itu terjadi setiap saat dan tugas kita adalah bagaimana ketidakpastian itu dimanage dengan baik, sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan ketika kita mengambil policy di bidang ekonomi," imbuhnya.
Senada dengan itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna ini memiliki makna penting dalam menjawab keraguan pasar terhadap kondisi fiskal negara. "Keraguan itu akan dijawab presiden pada forum paripurna kali ini. Presiden akan sampaikan apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari geopolitik, situasi global yang sedemikian rupa, bahkan kita jangan pernah berharap suku bunga Amerika akan turun, dan saya berharap BI hari ini dalam rapatnya bisa naik di 50 atau 75 basis poin untuk tahan gejolak rupiah kita. Presiden akan berikan respons soal ini," pungkas Said Abdullah.
