Presiden Prabowo Subianto akan membacakan langsung dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Langkah yang tidak biasa ini diinterpretasikan sebagai sinyal kuat bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah semakin terpusat pada otoritas Presiden. Biasanya, dokumen KEM-PPKF disampaikan oleh Menteri Keuangan, menandakan proses penyusunan APBN yang bersifat teknokratis. Namun, kali ini Presiden mengambil alih panggung, menunjukkan bahwa dokumen tersebut memuat program-program prioritas utama pemerintahan.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, simbolisme dalam politik anggaran memiliki arti penting. Penyampaian KEM-PPKF langsung oleh Presiden mengindikasikan bahwa prioritas fiskal bukan hanya sekadar administrasi, melainkan telah menjadi bagian integral dari agenda politik utama pemerintahan. Secara konstitusional, Presiden memang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dijalankan di mata pasar.
Ketika prioritas anggaran diumumkan langsung oleh Presiden di forum politik tertinggi, ruang untuk koreksi teknokratis menjadi semakin terbatas. Pasar mulai mempertanyakan apakah proses penyusunan kebijakan ini masih didasarkan pada kajian yang matang atau justru bergerak terlalu cepat mengikuti momentum politik. Dalam beberapa hari terakhir, sensitivitas pasar mulai terlihat jelas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi yang cukup dalam, dan nilai tukar rupiah ikut melemah, sementara sebagian besar bursa regional menunjukkan pergerakan yang relatif lebih stabil.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar melihat adanya faktor domestik yang meningkatkan persepsi risiko terhadap Indonesia. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah rumor pembentukan badan ekspor komoditas yang sempat beredar. Meskipun belum menjadi kebijakan resmi, isu tersebut cukup memicu kekhawatiran investor karena minimnya penjelasan rinci dari pihak pemerintah. Yusuf menekankan bahwa masalah utamanya bukan semata-mata substansi kebijakan itu sendiri, melainkan ketidakpastian dalam prosesnya.
Pasar pada dasarnya mampu menerima perubahan kebijakan asalkan arahnya jelas, komunikasinya konsisten, dan desain kebijakannya dapat dipahami. Namun, ketika gagasan besar muncul tanpa adanya kajian yang terbuka atau komunikasi awal dengan pelaku usaha, investor cenderung membentuk asumsi negatif. Ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan fiskal dapat menimbulkan kekhawatiran yang berujung pada volatilitas pasar, mencerminkan keresahan investor terhadap potensi risiko yang belum terjelaskan.
