Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur berhasil membongkar 66 kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi sepanjang Januari hingga April 2026. Operasi penindakan ini menghasilkan penyitaan signifikan, meliputi 26.484 liter BBM subsidi, yang terdiri dari 8.904 liter Pertalite dan 17.508 liter solar. Selain itu, sebanyak 410 tabung LPG juga berhasil diamankan. Tindakan tegas ini diperkirakan telah mencegah kerugian negara sebesar Rp 7.526.090.244.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, memberikan apresiasi tinggi atas upaya Polda Jawa Timur dalam menjaga ketepatan sasaran dan manfaat distribusi energi. "Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya karena kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka menjaga kestabilan distribusi BBM tepat sasaran dan tepat manfaat," ujarnya, mengutip laman BPH Migas pada Minggu, 3 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan ini merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi.
Modus operandi yang digunakan para pelaku pun beragam dan semakin canggih. Wahyudi merinci beberapa praktik yang berhasil diungkap, di antaranya adalah modifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah besar, penggunaan kode QR ganda yang disalahgunakan, hingga pembelian BBM menggunakan jeriken tanpa dilengkapi Surat Rekomendasi yang sah. Tindakan-tindakan ini secara langsung mengganggu alur distribusi yang telah ditetapkan pemerintah untuk memastikan BBM dan LPG bersubsidi sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa lonjakan signifikan dalam distribusi BBM di Jawa Timur menjadi salah satu alasan perlunya penguatan pengawasan. Disparitas harga yang mencolok antara BBM subsidi dan nonsubsidi juga diidentifikasi sebagai pemicu utama terjadinya penyalahgunaan. Hal ini menciptakan celah bagi oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memperjualbelikan BBM subsidi di pasar gelap atau kepada pihak yang tidak berhak.
Menatap ke depan, Wahyudi berharap distribusi BBM di wilayah Jawa Timur sepanjang tahun 2026 dapat berjalan lancar tanpa hambatan maupun antrean panjang. Kelancaran pasokan energi ini dinilai memiliki dampak positif yang signifikan terhadap geliat aktivitas ekonomi di daerah, mulai dari sektor transportasi hingga industri kecil. Ia juga secara tegas mengimbau seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bijak dan wajar dalam menggunakan BBM subsidi dan kompensasi negara, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
Sorotan lain yang diangkat oleh Wahyudi adalah pentingnya reaktivasi dan penggunaan QR Code oleh masyarakat di beberapa wilayah Jawa Timur. BPH Migas mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kerahasiaan dan tidak memindahtangankan QR Code yang telah diberikan. Kode tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama untuk menunjang kegiatan produktif sehari-hari. "Mari bersama-sama menjaga penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara patuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insya Allah penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tidak ada kendala dan lancar selalu," pungkasnya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran distribusi energi bersubsidi.
