PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama anak usahanya, PT Pertamina EP Zona 7 dan PT Pertamina EP Zona 11, secara proaktif terus meningkatkan upaya dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Upaya monumental ini tidak dapat dijalankan secara mandiri oleh Pertamina, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan penuh dari berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Peran krusial pemerintah daerah, khususnya dalam hal tata ruang dan pengelolaan lahan, menjadi salah satu pilar utama keberhasilan pengembangan sektor hulu migas di berbagai wilayah Indonesia.
Menyadari urgensi kolaborasi ini, Pertamina baru-baru ini sukses menggelar acara "Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Asta Cita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan" yang bertempat di Surabaya pada tanggal 18 hingga 19 Mei 2026. Acara ini berhasil merumuskan komitmen bersama yang kuat untuk mendukung berbagai kegiatan Pertamina, termasuk dalam upaya penyelesaian isu-isu operasional di sektor hulu migas. Komitmen ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi teknis kegiatan di lapangan, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Direktur Utama PT Pertamina EP, Rachmat Hidajat, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (25/5/2026), menyampaikan optimisme tingginya terhadap hasil acara tersebut. "Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan sinergi kolaborasi, serta kesamaan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya dukungan pada kegiatan hulu migas demi mendukung pencapaian Asta Cita ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional," ujar Rachmat. Harapan ini sejalan dengan pandangan Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf. Beliau menekankan bahwa untuk mencapai swasembada energi, diperlukan sebuah upaya yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang terkait adalah kunci agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan optimal dan efektif.
Lebih lanjut, Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen, menggarisbawahi pentingnya agenda harmonisasi ini. "Agenda ini menjadi penting agar pembangunan sektor energi strategis tetap dapat berjalan selaras dengan kepentingan pertanian, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat," tegas Hermansyah. Beliau menambahkan, "Semoga kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi demi terwujudnya pembangunan nasional yang harmonis dan berkelanjutan."
Acara harmonisasi yang strategis ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai instansi pemerintah. Selain Nanang Abdul Manaf dari Kementerian ESDM, hadir pula Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa, Anggono Mahendrawan. Rangkaian pemangku kepentingan ini juga mencakup Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat, Corporate Secretary PHE Hermansyah Y. Nasroen, serta sejumlah perwakilan kepala daerah dan dinas terkait dari wilayah Jawa bagian barat dan timur. Kehadiran Bupati Kabupaten Majalengka Eman Suherman dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Agus Kurniawan Budiman menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung agenda ketahanan energi nasional.
